Di Tengah Badai OTT dan Defisit Anggaran, LGI Sumsel Apresiasi Keberhasilan Pemkab Muara Enim Cairkan Gaji Ke-13
MUARA ENIM, MA — Krisis kepemimpinan yang melanda Kabupaten Muara Enim akibat kasus hukum Operasi Tangkap Tangan (OTT) nyatanya tidak menyurutkan kinerja birokrasi daerah.
Roda pemerintahan terbukti tetap berputar dengan baik, ditandai dengan sukses dan lancarnya pencairan Gaji ke-13 bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya bagi para pahlawan tanpa tanda jasa di sektor pendidikan.
Keberhasilan mempertahankan pelayanan internal ini memantik apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya datang dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Garuda Indonesia (LGI) Sumatera Selatan, Al Anshor, SH., C.MSP.
Tokoh masyarakat yang juga aktif melakukan kontrol sosial di Sumatera Selatan ini menyampaikan pujian khusus kepada jajaran birokrat di Kabupaten Muara Enim.
"Saya selaku Ketua DPW LSM LGI Sumsel secara pribadi dan kelembagaan memberikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Muara Enim. Di tengah krisis kepemimpinan, mereka tetap mampu memberikan kinerja yang terbaik bagi penggerak roda pemerintahannya, terutama pada sektor pendidikan," tegas Al Anshor.
Apresiasi ini bukan tanpa alasan. Jika melihat kondisi secara nasional, pencairan Gaji ke-13 di Kabupaten Muara Enim terbilang sangat responsif.
Berdasarkan pantauan di berbagai platform komunitas pendidikan, guru jenjang SD dan SMP di Muara Enim telah menerima pencairan tersebut.
Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri mengingat tenaga pendidik di beberapa daerah lain dilaporkan masih mengeluhkan keterlambatan pencairan hak mereka.
Lebih jauh, Al Anshor menyoroti bahwa prestasi pencairan ini dilakukan di tengah tantangan arus kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sedang mengalami defisit riil.
Berdasarkan data realisasi APBD Muara Enim hingga pertengahan tahun ini, daerah dihadapkan pada situasi defisit tahun berjalan, di mana Realisasi Pendapatan Daerah yang masuk baru tercatat sebesar Rp606,95 Miliar, tertinggal dari Realisasi Belanja Daerah yang sudah dieksekusi sebesar Rp631,25 Miliar. Artinya, terdapat defisit kas riil sebesar Rp24,30 Miliar.
"Ini adalah bukti nyata bahwa birokrasi kita bisa bekerja secara profesional. Sistem belanja yang sifatnya mengikat bagi kesejahteraan pegawai telah diprioritaskan dan dilindungi dari imbas turbulensi politik di pucuk pimpinan," tambahnya.
Tercatat, realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Muara Enim sejauh ini telah terserap dengan baik di angka 35,82%.
LSM Laskar Garuda Indonesia (LGI) Sumsel berharap konsistensi pelayanan dan integritas jajaran OPD Pemkab Muara Enim ini dapat terus dipertahankan.
Terjaminnya kesejahteraan aparatur, khususnya para guru yang merupakan ujung tombak kecerdasan generasi bangsa, adalah kunci utama agar proses pelayanan publik dan pendidikan tidak tersendat meski tanpa kehadiran figur kepala daerah definitif. (Red)
