OTT MUARA ENIM: LGI Sumsel Bongkar Jejak Proyek Jumbo LKS Sudah Berpola Sejak 2025
Jakarta, MA – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Muara Enim baru-baru ini terus memunculkan fakta-fakta baru.
Menyikapi penetapan tersangka terhadap sejumlah pejabat daerah dan pihak swasta, Laskar Garuda Indonesia (LGI) Sumatera Selatan turut menguraikan hasil analisis data pengadaan yang diduga berkaitan dengan pusaran kasus tersebut.
Dengan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah, LGI Sumsel membeberkan bahwa program pengadaan Lembar Kerja Siswa (LKS) bernilai miliaran rupiah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Muara Enim diduga kuat baru mulai dianggarkan secara masif pada Tahun Anggaran 2025.
Ketua DPW LGI Sumatera Selatan, Al Anshor, S.H., C.MSP., menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penelusuran data digital melalui sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan realisasi E-Katalog. Hasil sinkronisasi data menunjukkan adanya pola anggaran yang identik antara tahun 2025 dan 2026.
"Dari penelusuran data realisasi tahun 2024, kami tidak menemukan adanya program pengadaan LKS yang bersifat massal untuk puluhan ribu siswa. Program pengadaan LKS berskala jumbo ini baru terlihat pada Tahun Anggaran 2025 dan kembali dianggarkan dengan pola yang sama persis pada tahun 2026," ungkap Al Anshor, Rabu (10/6/2026).
Berdasarkan data yang diuraikan oleh LGI Sumsel, terdapat indikasi kesamaan pola (copy-paste anggaran) yang patut menjadi bahan telaah lebih lanjut oleh aparat penegak hukum:
Tahun Anggaran 2025, Disdikbud Muara Enim merealisasikan pengadaan LKS SD (66.850 paket) dan LKS SMP (28.075 paket) dengan metode E-Purchasing, Total pagu mencapai lebih dari Rp9,4 Miliar dan Realisasi ini diserap oleh penyedia berinisial CV. Gada Agung Manunggal asal Yogyakarta.
Tahun Anggaran 2026, Proyek pengadaan LKS kembali dianggarkan dengan volume siswa dan besaran pagu yang identik, yakni flat Rp100.000 per siswa. Pada tahun ini, etalase E-Katalog diduga kuat diarahkan kepada penyedia berinisial PT. Millenium Solusi Abadi asal Jakarta, di mana salah satu oknum marketing-nya saat ini telah berstatus sebagai tersangka di KPK.
Al Anshor menambahkan, indikasi dugaan monopoli terlihat dari presisi harga di sistem E-Katalog yang selalu terserap mendekati batas maksimal pagu anggaran, serta pola pemesanan Pre-Order dalam jumlah masif kepada satu penyedia tertentu.
"Kami menghormati penuh proses hukum yang sedang berjalan di KPK dan meyakini bahwa semua pihak yang diperiksa memiliki hak praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Namun, secara administratif, kami mendesak agar sistem tata kelola pengadaan di Muara Enim dievaluasi total," tegasnya.
LGI Sumsel berharap agar temuan jejak digital pengadaan LKS yang diduga telah berpola sejak 2025 ini dapat menjadi informasi tambahan bagi tim penyidik KPK dalam mengusut tuntas perkara tersebut secara objektif dan transparan.
Saat ini, Bupati Muara Enim beserta beberapa tersangka lainnya masih menjalani proses penyidikan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. (Red)
