LGI Sumsel Endus Kejanggalan pada 9 Paket Pekerjaan Dinas Kesehatan
Minta Transparansi Data Demi Integritas Proyek
PALEMBANG, MA – Laskar Garuda Indonesia (LGI) Sumatera Selatan mulai menabuh genderang pengawasan terhadap realisasi anggaran tahun 2026 di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palembang.
Berdasarkan hasil penelusuran lapangan dan data sistem pengadaan, LGI menemukan pola distribusi pekerjaan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari publik terkait akuntabilitasnya.
Dalam temuan awal LGI Sumsel, terdapat 9 paket pekerjaan konstruksi yang menjadi sorotan. Investigasi internal menemukan adanya indikasi bahwa paket-paket tersebut terdistribusi ke sekelompok perusahaan yang memiliki irisan kedekatan operasional dan administratif yang kuat.
"Kami telah memetakan entitas penyedia yang terlibat. Secara administratif, terdapat pola di mana beberapa perusahaan penyedia jasa konstruksi yang mengerjakan 9 paket tersebut diduga memiliki keterikatan satu sama lain, baik dari sisi pengurusan legalitas hingga koordinasi logistik di lapangan," ujar Ketua DPW LGI Sumsel, Al Anshor, S.H., C.MSP..
LGI Sumsel mencatat bahwa pola tersebut memunculkan spekulasi mengenai potensi dominasi oleh pihak-pihak tertentu yang terafiliasi dengan jaringan yang sama. Hal ini menjadi krusial mengingat proyek-proyek tersebut berkaitan langsung dengan infrastruktur fasilitas kesehatan yang berdampak langsung pada pelayanan publik.
Terkait temuan ini, LGI Sumsel secara resmi meminta pihak Dinas Kesehatan Kota Palembang untuk bersikap kooperatif. LGI mendesak dinas terkait agar bersedia membuka data dan informasi secara transparan guna melancarkan proses investigasi lanjutan yang dilakukan oleh pihak organisasi.
"Kami berharap Dinas Kesehatan dapat menunjukkan itikad baik sebagai mitra pengawasan publik. Keterbukaan informasi ini bukan hanya untuk membuktikan bahwa tidak ada kejanggalan dalam tender, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. LGI Sumsel berkomitmen untuk mengawal ini hingga tuntas agar tidak ada hak masyarakat yang tercederai oleh maladministrasi atau praktik yang tidak sehat," tegas Al Anshor, S.H., C.MSP..
Hingga saat ini, LGI Sumsel masih terus melakukan pendalaman terhadap dokumen-dokumen kontrak dan rekam jejak penyedia yang terlibat, sembari menunggu respon dari instansi terkait untuk proses klarifikasi lebih lanjut. (RED)
