Pemkab Limapuluh Kota Rampungkan Pembentukan Seluruh Koperasi Merah Putih di 79 Nagari
Kab. Limapuluh Kota, MA - Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota menuntaskan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih pada 79 Nagari di 13 Kecamatan se Kabupaten Limapuluh Kota. Ke 79 Koperasi tersebut telah resmi mendapatkan Akta Notaris dan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Nagari Situjuah Batua di Kecamatan Situjuah Limo Nagari menjadi menjadi Nagari terakhir yang menyelesaikan proses legalisasi koperasinya pada Rabu, 25 Juni 2025, menandai tercapainya 100 persen realisasi program ini di Kabupaten Limapuluh Kota.
“Alhamdulillah, seluruh proses pembentukan Koperasi Desa/Nagari Merah Putih kini telah tuntas,” ujar Kadis Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Limapuluh Kota Rahmad Hidayat, saat ditemui di Ruang Kerjanya, pada Kamis, (26/06/2025).
Pada kesempatan tersebut Rahmad Hidayat mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat serta dukungan dari Bupati dan Wakil Bupati yang telah memberikan atensi dan dorongan, sehingga Kabupaten Limapuluh Kota telah selesai dalam pembentukan Koperasi Desa/Nagari Merah Putih beserta badan hukumnya.
Dikatakan Rahmad hidayat, untuk memulai kegiatan selain dengan modal awal yang dihimpun dari simpanan pokok dan simpanan wajib, Koperasi Desa Merah Putih agar dapat segera mencari model usaha yang cocok dengan potensi Nagari masing-masing. "Mudah mudahan dalam waktu dekat juklak dan juknisnya cepat keluar untuk penggunaan permodalan yang akan dikuluarkan melalui perbankan. Selain itu nanti diperubahan anggaran kita juga akan melaksanakan pelatihan bagi pengurus dan pengawas tentang bagaimana teknis pengelolaan Koperasi", ucapnya.
Selanjutnya Kadis Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Limapuluh Kota Rahmad Hidayat juga berharap agar Koperasi Desa Merah Putih dapat eksis dan benar-benar dapat mensejahterakan masyarakat. “Koperasi ini diharapkan mampu mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan manusia serta menjadi solusi atas berbagai tantangan seperti keterbatasan akses modal, rendahnya lapangan kerja dan pandangan ekonomi”, tukasnya. (Arief Wisa)
