Dituduh Arogan Lewat Video Potongan, Kades Sejagung Balik Gempur Mafia Pupuk Subsidi!
BANYUASIN, MA – Isu panas menghantam Kepala Desa Sejagung, Azhar Muslimin, setelah sebuah video yang dituding menunjukkan sikap arogan viral di media sosial. Namun, alih-alih meredup, Azhar justru melakukan serangan balik yang mengungkap isu lebih besar: dugaan penyimpangan pupuk bersubsidi di wilayahnya.
Azhar Muslimin membantah keras narasi negatif yang disematkan padanya, menegaskan bahwa video yang dijadikan sumber pemberitaan adalah potongan yang tidak utuh dan sengaja dipublikasikan oleh oknum demi menciptakan kesan buruk.
"Video yang tersebar hanya potongan, tidak utuh dari awal sampai akhir. Narasi pemberitaan itu sangat merugikan saya pribadi," tegas Azhar. Ia menjelaskan bahwa tindakannya adalah menjalankan kewajiban sebagai Kades untuk menjaga ketertiban umum. Kejadian dalam video itu merupakan upaya pembubaran kegiatan yang mengumpulkan massa dan dilakukan tanpa izin resmi dari perangkat desa.
Tak berhenti pada klarifikasi, Kades Sejagung menunjukkan komitmennya terhadap penegakan aturan. Sebagai tindak lanjut dari insiden tersebut, Kades menugaskan tim khusus pada 26 November 2025 untuk mengecek sebuah gudang milik warga di desa tersebut.
Hasilnya mengejutkan: Tim menemukan gudang yang disewakan itu berisi tumpukan karung pupuk jenis urea bersubsidi, lengkap dengan surat perjanjian sewa pakai yang mengindikasikan adanya penyaluran di luar ketentuan.
"Sebagai kepala desa, tentunya saya berkordinasi dengan kecamatan dan Polsek Rantau Bayur. Atas temuan Tim yang kami bentuk," jelas Azhar. Pada sore hari yang sama, Polres Banyuasin langsung turun ke lokasi, dan hingga kini, lebih dari dua orang telah diperiksa terkait dugaan penyimpangan pupuk subsidi ini.
Ketua BPD Sejagung, Darmemdra, memberikan dukungan penuh atas langkah tegas Kades. Ia menilai pemberitaan negatif yang menuding Kades adalah ulah segelintir oknum yang punya kepentingan politik dan mencoba mengambil keuntungan pribadi dari isu lahan.
Darmemdra pun menegaskan Desa Sejagung tidak dalam sengketa lahan, melainkan hanya ada ketidakpuasan beberapa pihak terhadap keputusan Pemdes terkait kerja sama pembukaan lahan. "Mereka bukan memusuhi kepala desa secara pribadi, secara tidak langsung mereka memusuhi pemerintahan desa Sejagung," tutup Darmemdra, meminta masyarakat agar tidak terprovokasi. (Red)
