Gapoktan Sejagung "Mati Suri", Petani Keluhkan Kinerja Nol

Tim DPD Banyuasin LSM Laskar Garuda Indonesia saat melakukan kegiatan monitoring di Desa Sejagung Kab. Banyuasin (Foto.Ist)

BANYUASIN, MA – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Garuda Indonesia (LGI) menemukan fakta mengejutkan mengenai kondisi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Desa Sejagung, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin. Hasil monitoring LGI menunjukkan Gapoktan setempat mengalami "mati suri" karena dinilai tidak memiliki kinerja dan kegiatan yang nyata, menyebabkan keresahan di kalangan petani anggota.

Tim LGI yang turun langsung ke lapangan pada hari ini (29/11) mendapati keluhan seragam dari masyarakat dan anggota Kelompok Tani (Poktan). Mereka mengungkapkan Gapoktan, yang seharusnya menjadi pilar ekonomi petani di perdesaan, gagal menjalankan fungsi utamanya seperti penyediaan sarana produksi (saprotan), pengolahan, hingga pemasaran hasil panen.

"Masyarakat dan Anggota Kelompok Tani mengeluhkan Gapoktan tidak miliki kinerja dan kegiatan yang nyata. Ini adalah lampu merah bagi ketahanan pangan lokal," ujar Ketua DPD LSM Laskar Garuda Indonesia, Banyuasin, Sulaiman.

Ketua Gapoktan Tak Ditemukan

Upaya klarifikasi Tim LGI semakin terhambat setelah mendatangi kediaman Ketua Gapoktan. Ketua Gapoktan dilaporkan tidak berada di rumah, semakin memperkuat indikasi adanya masalah dalam manajemen dan komitmen kepemimpinan organisasi tersebut.

Menyikapi temuan ini, LGI menegaskan pentingnya pemimpin yang kompeten bagi sektor pertanian. LGI menilai, petani di Banyuasin yang merupakan "dongkrak lumbung pangan" harus dipimpin oleh figur yang benar-benar produktif dan aktif.

"Jika pemimpin Gapoktan saja pasif, bagaimana Gapoktan bisa menggerakkan roda ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya? Kinerja nol ini berpotensi besar merugikan ribuan petani di Banyuasin," tambah LGI.

Dampak dari mandeknya Gapoktan ini dikhawatirkan akan berimbas pada Sulitnya Akses Pupuk dan Benih, Distribusi saprotan bersubsidi terhambat tanpa adanya koordinator aktif, sepertinya yang diketahui bersama saat ini ada dugaan perkara Mafia Pupuk Subsidi di Desa Sejagung.

"Penyaluran pupuk subsidi ini memerlukan Data Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang dikeluarkan oleh kelompok Tani dan di Koordinasi oleh Gapoktan itu sendiri," tambahnya.

LSM Laskar Garuda Indonesia mendesak Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin untuk segera turun tangan melakukan evaluasi mendalam dan menuntut pertanggungjawaban dari pengurus Gapoktan Desa Sejagung. LGI juga mendorong anggota Poktan untuk berani meminta Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) guna mengganti kepengurusan yang dinilai tidak aktif dan produktif. (Red)