🔥 KRITIK LGI MAKIN PEDAS: Realisasi PAD Musi Rawas Tetap Stagnan di 61%! Komitmen Bupati Ratna Machmud Dipertanyakan

Ketua DPW LSM Laskar Garuda Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Al Anshor.,SH.C.MSP (Foto.ist)

MUSI RAWAS, MA – Setelah Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud, lantang menyerukan pentingnya aparatur yang kompeten dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi keuangan daerah per 13 November 2025 menunjukkan hasil yang mengecewakan.

Memasuki waktu kritis di 45 hari kalender, Data terbaru per 13 November 2025 menunjukkan realisasi PAD Musi Rawas masih stagnan di angka 61,46% (Rp128,52 M dari target Rp209,10 M). Kondisi ini menguatkan kritik LGI Sumsel yang menuding penunjukan Plt Kepala BPPRD tidak didasari kompetensi fiskal, melainkan "deal politik".

Kinerja BPPRD: Perbaikan Tipis, Isu Utama Tak Terpecahkan

Meskipun ada perbaikan tipis dibandingkan periode sebelumnya, Plt Kepala BPPRD yang baru (mantan ahli kepegawaian) gagal membawa terobosan signifikan untuk mengatasi sumber masalah PAD:

• Stagnasi PAD: Realisasi total PAD hanya naik 0,48% (dari 60,98% ke 61,46%). Dengan sisa waktu yang sempit menjelang akhir tahun anggaran, target Rp209 Miliar nyaris mustahil tercapai.
• Isu Terendah Tetap Sama: Komponen Lain-Lain PAD yang Sah tetap menjadi yang terlemah, hanya terealisasi 59,52%. Komponen ini menyumbang anggaran terbesar di kelompok PAD (Rp105,62 M) dan harusnya menjadi fokus utama BPPRD.
• Ketergantungan Makin Parah: Realisasi dana Transfer Pemerintah Pusat (TKDD) justru meningkat tajam menjadi 77,23%, sedangkan PAD tertinggal jauh. Kesenjangan ini menunjukkan Musi Rawas semakin bergantung pada dana pusat.

LGI Sumsel melihat stagnasi ini sebagai bukti nyata bahwa kritiknya valid, "Bupati Ratna Machmud menuntut aparatur yang kompeten, tetapi membiarkan BPPRD, ujung tombak PAD, dipimpin oleh pejabat yang kompetensinya di bidang kepegawaian. Hasilnya jelas: realisasi PAD jalan di tempat," ujar LGI.

LGI menegaskan bahwa penunjukan Plt Kepala BPPRD yang tidak qualified adalah tindakan yang mengkhianati komitmen fiskal yang diucapkan Bupati. LGI kembali mendesak untuk mengevaluasi paksa Plt BPPRD, demi mencegah Musi Rawas dari kegagalan anggaran total. (Indra)