Kader Partai Aceh Turun Saat Negara Absen di Tengah Bencana

Aceh Timur — Di saat masyarakat masih bergulat dengan dampak banjir besar yang melanda Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, kehadiran dua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Partai Aceh menjadi pesan politik yang jelas: ketika negara lamban hadir, wakil rakyat di daerah tidak boleh berpaling dari penderitaan konstituennya.

Setelah sebelumnya M. Yusuf alias Pang Ucok menyalurkan bantuan ke Gampong Pante Rambong, kini Azhari M Nur Haji Maop atau Haji Maop, sesama kader Partai Aceh dan Anggota DPRA periode 2024–2029, kembali turun langsung menyalurkan bantuan kemanusiaan ke sejumlah dapur umum di Kecamatan Pante Bidari, Minggu, 14 Desember 2025.

Keduanya berasal dari daerah pemilihan Aceh Timur dan dari partai politik yang sama, menjadikan kehadiran mereka bukan sekadar aksi sosial, tetapi juga sikap politik terbuka yang menyuarakan kegelisahan rakyat Aceh terhadap minimnya respons cepat dari pemerintah pusat dalam penanganan bencana di daerah.

Salah satu titik utama penyaluran bantuan adalah dapur umum Gampong Pante Rambong, yang hingga kini masih menjadi tumpuan ratusan warga untuk bertahan hidup pascabanjir.

Koordinator dapur umum Gampong Pante Rambong, Ridwan, menegaskan bahwa bantuan dari para wakil rakyat daerah sangat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kami jujur merasakan siapa yang benar-benar hadir. Bantuan dari Pang Ucok sebelumnya dan hari ini dari Haji Maop membantu. Kami berharap perhatian pemerintah pusat juga bisa secepat ini, ujar Ridwan.

Apresiasi sekaligus pesan politik juga disampaikan oleh Camat Pante Bidari, Darkasyi, SE, yang menilai kehadiran dua anggota DPRA tersebut sebagai cerminan kepedulian nyata di tingkat daerah.

"Apa yang dilakukan dua wakil rakyat ini patut diapresiasi. Namun ini juga menjadi sinyal bahwa daerah tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri saat bencana. Pemerintah pusat harus hadir lebih nyata dan responsif, tegas Darkasyi.

Dalam kunjungannya Haji Maop menegaskan bahwa kehadirannya di lapangan merupakan panggilan nurani sekaligus bentuk tanggung jawab politik kepada rakyat Aceh Timur.

"Kami tidak bisa hanya menunggu dari atas. Ketika rakyat kami terendam banjir dan kesulitan makan, wakil rakyat wajib turun langsung. Ini bukan soal politik elektoral, ini soal kemanusiaan dan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya, tegas Haji Maop.

Ia juga menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat tidak menutup mata terhadap kondisi Aceh Timur yang berulang kali dilanda bencana.

"Aceh jangan dipandang sebagai pinggiran. Saat bencana seperti ini, kehadiran negara harus nyata, cepat, dan berkelanjutan, bukan hanya datang dengan data dan laporan, tambahnya.

Penyaluran bantuan ini sekaligus menjadi peringatan moral bagi pemerintah pusat, bahwa Aceh Timur bukan sekadar angka statistik bencana, melainkan wilayah dengan ribuan jiwa yang membutuhkan perhatian serius, cepat, dan berkelanjutan.

Bagi Partai Aceh, langkah dua kadernya ini mempertegas posisi politiknya sebagai penyambung suara rakyat Aceh, yang tidak hanya bersuara di parlemen, tetapi juga berdiri di garis depan saat rakyatnya tertimpa musibah.

Reporter: ZAS