Kepala Dinas Budpar Salatiga Abaikan Audiensi HMI: Catatan Hitam Akhir Tahun untuk Pengelolaan Wisata
Salatiga|MediaAdvokasi.id – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Salatiga mengkritik keras pengelolaan sektor pariwisata Kota Salatiga yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar). Pada audiensi yang berlangsung pada Rabu, 31 Desember 2025, yang semula dijadwalkan pada Senin, 29 Desember, dan mundur hingga Selasa, Kepala Dinas Budpar Salatiga tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Audiensi ini akhirnya hanya diterima oleh pegawai Nur Kholis, sementara Kepala Dinas Budpar absen total.Rabu (31/12/2026).
Ketidakhadiran Kepala Dinas Budpar dalam audiensi yang telah dijadwalkan ulang hingga tiga kali menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen dan profesionalisme pemerintah Kota Salatiga dalam mengelola sektor pariwisata. Audiensi tersebut seharusnya menjadi kesempatan untuk mendengarkan masukan dari masyarakat, namun ketidakseriusan ini menciptakan kesan bahwa sektor yang memiliki potensi besar ini terabaikan. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan wisata, Dinas Budpar harusnya lebih terbuka dan transparan dalam menghadapi kritik yang membangun dari masyarakat.
M. Saiful Anwar, Ketua Umum HMI Salatiga, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap Kepala Dinas yang tidak hadir dalam audiensi tersebut. "Sebagai pejabat publik, Kepala Dinas Budpar seharusnya memberi contoh yang baik dengan hadir langsung dan mendengarkan kritik serta masukan untuk perbaikan. Ketidakseriusan ini hanya menambah daftar panjang kegagalan dalam mengelola sektor pariwisata yang seharusnya menjadi andalan kota," ujar M. Saiful Anwar.
Masalah lain yang turut disoroti adalah pengelolaan anggaran yang tidak efisien. Pada tahun 2025, TWSS mendapatkan anggaran pemeliharaan sebesar Rp48 juta. Meskipun dana besar dialokasikan, hasilnya jauh dari harapan. Fasilitas yang ada di TWSS tidak terawat dengan baik, mencerminkan ketidakefektifan penggunaan anggaran yang dialokasikan. Begitu pula dengan Gunung Sidul, yang pada bulan April 2025 memperoleh anggaran rehabilitasi sebesar Rp54.856.700, namun kondisi bangunan yang seharusnya diperbaiki justru rusak dan tidak dapat digunakan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara anggaran yang dialokasikan dan hasil yang diharapkan. Proyek-proyek tersebut tampak hanya menjadi formalitas, dengan sedikit perhatian terhadap pelaksanaan yang efektif dan akuntabel.
Selain masalah pengelolaan anggaran, HMI juga menilai perlunya evaluasi terhadap pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Budpar Salatiga. Tenaga Harian Lepas (THL) yang merangkap tugas di berbagai bidang membuat mereka tidak dapat bekerja secara maksimal. Hal ini berdampak langsung pada kinerja Dinas Budpar dalam mengelola berbagai proyek wisata. Pembangunan bertahap yang dilakukan pemerintah juga menghambat percepatan perbaikan fasilitas wisata yang sangat diperlukan untuk menarik lebih banyak wisatawan.
Debby Pratama, Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI, menegaskan bahwa pemerintah Kota Salatiga harus segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki pengelolaan sektor pariwisata. "Gunung Sidul harus menjadi prioritas utama Dinas Budpar. Kami tidak ingin lagi melihat proyek-proyek yang menghabiskan anggaran besar namun berakhir terbengkalai," ujar Debby. HMI juga meminta agar anggaran yang telah dialokasikan, baik untuk TWSS maupun Gunung Sidul, dikelola dengan lebih efisien dan hasilnya harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Meskipun mengkritik keras pengelolaan sektor pariwisata yang ada, HMI Salatiga tetap menunjukkan komitmen untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan bagi Kota Salatiga. HMI akan terus mengawal setiap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah, namun juga menegaskan bahwa pembangunan yang berkelanjutan hanya akan terwujud jika pengelolaan sektor wisata dilakukan dengan lebih serius, transparan, dan efisien. "Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah, namun kami juga akan terus mengawasi agar setiap langkah yang diambil memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Salatiga," tegas M. Saiful Anwar.
Pengelolaan sektor pariwisata di Salatiga memerlukan perhatian serius dan penataan kembali, baik dalam hal penggunaan anggaran maupun pengelolaan SDM. HMI Salatiga mendesak agar pemerintah Kota Salatiga segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang ada dan mengambil langkah konkret untuk memperbaiki keadaan. Agar Salatiga dapat menjadi kota wisata yang berdaya saing, pemerintah harus memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan secara tepat, fasilitas yang ada dikelola dengan baik, dan setiap proyek pariwisata dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian kota.
(HMI Salatiga)
