LGI Banyuasin Sentil Reses Yudha Novanza: "Temui Rakyat, Bukan Cuma Pejabat!"

Pelaksanaan reses Anggota DPR RI Komisi I Fraksi Golkar, Yudha Novanza Utama, di Kantor Camat Talang Kelapa pada Selasa (23/12/2025)

Banyuasin, MA – Pelaksanaan reses Anggota DPR RI Komisi I Fraksi Golkar, Yudha Novanza Utama, di Kantor Camat Talang Kelapa pada Selasa (23/12/2025) mendapat sorotan tajam dari elemen kontrol sosial.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Laskar Garuda Indonesia (DPD LGI) Kabupaten Banyuasin, Sulaiman, menilai kegiatan tersebut telah melenceng dari substansi demokrasi karena digelar tanpa melibatkan masyarakat umum dan hanya dihadiri oleh unsur pejabat pemerintahan.

Sulaiman menegaskan bahwa reses bukan sekadar kunjungan kerja seremonial, melainkan kewajiban konstitusional yang diatur ketat oleh undang-undang. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3).

“Dalam undang-undang tersebut jelas disebutkan bahwa tugas anggota DPR adalah menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Garis bawahi kata ‘masyarakat’ di situ,” tegas Sulaiman saat dikonfirmasi, Rabu (24/12/2025).

Menurutnya, penggantian audiens masyarakat dengan aparatur pemerintah (Camat, Lurah, Kades, dan Wakil Bupati) menyalahi mandat tersebut.

“Mandat UU MD3 itu temui masyarakat, bukan aparat. Kalau yang ditemui hanya pejabat, itu namanya rapat koordinasi birokrasi, bukan reses penyerapan aspirasi. Jangan membiaskan makna reses hanya demi efisiensi waktu,” cetusnya.

Lebih lanjut, Sulaiman menjelaskan risiko jika anggota dewan hanya mendengar suara dari meja birokrat. Menurutnya, aspirasi yang datang dari pejabat cenderung bersifat laporan kinerja yang sudah disaring, berbeda dengan keluhan jujur yang datang langsung dari warga.

“Pejabat pemerintah daerah itu eksekutif, mitra kerja. Kalau reses isinya cuma dengar laporan pejabat, khawatirnya yang muncul hanya laporan 'Asal Bapak Senang' (ABS). Jeritan rakyat di bawah tentang jalan rusak, susah sinyal, atau layanan publik yang lelet, tidak akan sampai secara utuh ke telinga Pak Yudha,” kritik Sulaiman.

Sebagai perwakilan elemen masyarakat, Sulaiman mendesak agar Yudha Novanza dan timnya mengevaluasi pola komunikasi politik tersebut. LGI meminta agar agenda reses, yang menggunakan anggaran negara (APBN), benar-benar dikembalikan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

“Kami minta reses ke depan wajib menghadirkan warga. Jangan ciptakan jarak eksklusivitas. Anggota DPR itu wakil rakyat, bukan wakil pejabat,” pungkasnya. (Red)