LGI Sumsel Bongkar Data "Mati Suri" APBD Muba: 6 Hari Jelang Tutup Tahun, Capaian PAD Jalan di Tempat!
SEKAYU, MA – Peringatan keras kembali dilontarkan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Laskar Garuda Indonesia (LGI) Sumatera Selatan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Berdasarkan analisis data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) terbaru per tanggal 22 Desember 2025, LGI Sumsel menemukan fakta mengejutkan: Capaian kinerja keuangan daerah mengalami stagnasi total.
Ketua DPW LGI Sumsel, Al Anshor, S.H., C.MSP, mengungkapkan bahwa data realisasi anggaran per 22 Desember 2025 sama persis dengan data per 16 Desember 2025. Tidak ada perubahan angka satu digit pun, baik dari sisi Pendapatan maupun Belanja.
"Ini bukan lagi sekadar lambat, tapi 'mati suri'," tegas Al Anshor dalam keterangan persnya.
"Kami sandingkan data tanggal 16 dan tanggal 22 Desember. Hasilnya identik. PAD tetap di angka Rp 421,53 Miliar (79,55%) dan Belanja Daerah tetap Rp 2.745,20 Miliar. Artinya, selama hampir satu minggu di masa krusial akhir tahun, sistem mencatat NOL pergerakan. Apakah Pemkab Muba sudah libur dini? Atau sistem pelaporannya yang lumpuh?" cecar Anshor.
BPPRD dan OPD Dinilai Lalai
LGI Sumsel menilai stagnasi data ini sebagai bentuk kelalaian fatal. Di saat Muba seharusnya "berlari kencang" mengejar sisa target PAD sebesar Rp 100 Miliar lebih, tidak adanya progres yang terekam menunjukkan lemahnya etos kerja BPPRD dan OPD terkait.
"Sisa waktu tinggal hitungan hari. Jika dalam seminggu saja tidak ada progres data yang masuk, bagaimana kita bisa percaya target akan tercapai di tanggal 31 nanti? Jangan sampai rakyat disuguhi laporan 'sulap' yang tiba-tiba melonjak di malam tahun baru tanpa dasar yang jelas," kritik aktivis penggiat anti-korupsi tersebut.
Kekhawatiran LGI Sumsel kian memuncak melihat serapan Belanja Barang dan Jasa yang juga macet di angka 63,66%. Jika administrasi belanja tidak segera dibereskan, ancaman Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang membengkak atau bahkan gagal bayar kepada pihak ketiga menjadi nyata.
"Kami mendesak Pj Bupati Muba untuk segera memanggil Kepala BPPRD dan seluruh Kepala OPD. Jelaskan kepada publik, kenapa data ini berhenti berdetak? Jangan biarkan transparansi publik mati di akhir tahun," tutup Al Anshor. (Red)
