LGI Sumsel: Bukan Cuma Kembang, BKPSDM Hamburkan Uang buat 'Kecoa' Kantor!
PALEMBANG, MA – Sorotan tajam kembali dilayangkan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LSM Laskar Garuda Indonesia (LGI) Sumatera Selatan terhadap Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pemerintah Kota Palembang T.A 2026. Kali ini, kritik keras menghujam Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang dinilai "membuka aib sendiri" lewat pengajuan anggaran yang tidak masuk akal.
Ketua DPW LGI Sumsel, Al Anshor, S.H., C.MSP, mengungkapkan temuan dua paket pengadaan "ganjil" di tubuh BKPSDM dengan total nilai Rp 120.000.000. Anggaran ini dialokasikan hanya untuk Sewa Tanaman (Rp 72 Juta) dan Sewa Pengendali Hama (Rp 48 Juta).
Al Anshor menyebut, pengadaan jasa "Pengendali Hama" senilai Rp 48 juta atau Rp 4 juta per bulan adalah bentuk pengakuan tidak langsung bahwa kantor BKPSDM dalam kondisi tidak terawat dan kotor.
"Ini sama saja BKPSDM membuka aib sendiri. Menganggarkan puluhan juta untuk menyewa pengendali kecoa dan tikus itu membuktikan bahwa standar kebersihan di kantor tersebut sangat buruk. Kalau kantornya bersih, kalau sampahnya dikelola benar, hama tidak akan bersarang. Ini kantor pemerintah atau gudang kumuh?" sindir Al Anshor. (07/01)
Poin paling krusial yang disorot LGI adalah keberadaan tenaga Outsourcing Kebersihan (Cleaning Service / CS) yang seharusnya menjadi garda terdepan perawatan kantor. Al Anshor menilai, munculnya anggaran sewa pihak ketiga ini adalah bukti kegagalan total pejabat BKPSDM dalam memanajemen SDM-nya sendiri.
"Logikanya sederhana, BKPSDM itu 'kiblatnya' manajemen pegawai. Tapi faktanya, mereka gagal memanajemen Cleaning Service (CS) mereka sendiri. Tugas CS itu menyapu, mengepel, membuang sampah, dan merawat taman. Kalau untuk siram kembang harus sewa vendor, dan untuk usir kecoa harus panggil ahli hama, lalu apa kerjanya CS yang digaji tiap bulan itu? Makan gaji buta?" tegasnya.
LGI Sumsel menganalisa adanya potensi pemborosan ganda, Pemkot sudah membayar gaji Tenaga Kebersihan, namun kini harus membayar lagi vendor luar untuk pekerjaan yang seharusnya menjadi tupoksi tenaga kebersihan tersebut.
"Ini inefisiensi tingkat tinggi. Kita bayar orang untuk bersih-bersih, tapi kita bayar lagi orang lain untuk merawat taman dan usir hama. BKPSDM seharusnya malu. Nama instansinya 'Pengembangan SDM', tapi memberdayakan tukang sapu untuk merawat bunga saja tidak becus," tambah Al Anshor dengan nada geram.
Menutup pernyataannya, LGI Sumsel mendesak Wali Kota Palembang untuk tidak menyetujui anggaran yang dinilai memanjakan kemalasan manajemen ini.
"Kami minta pos anggaran Rp 120 juta ini dicoret! Optimalkan tenaga outsourcing yang ada. Belikan mereka sapu, alat pel, dan gunting rumput, bukan sewa vendor ratusan juta. Jangan hamburkan uang rakyat hanya untuk menutupi ketidakmampuan pejabat mengurus kantor," pungkas Al Anshor. (RED)
