LGI Sumsel Endus 'Pemborosan Anggaran'' di BKPSDM Palembang: Rp 72 Juta Cuma Buat Sewa Kembang, Logika Pengadaan Dipertanyakan!

Ilustrasi

PALEMBANG, MA – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LSM Laskar Garuda Indonesia (LGI) Sumatera Selatan kembali menyoroti tajam kebijakan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Kali ini, sorotan diarahkan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang yang dinilai melakukan pemborosan anggaran T.A 2026 melalui mata anggaran yang tidak substansial.

Ketua DPW LGI Sumsel, Al Anshor, S.H., C.MSP, mengungkapkan temuan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan kode 62674027. Dalam data tersebut, tercatat paket pengadaan bertajuk "Belanja Sewa Tanaman Indoor dan Pot Premium" dengan nilai pagu mencapai Rp 72.000.000.

Al Anshor menilai, keputusan BKPSDM untuk menggunakan metode "Sewa" alih-alih "Belanja Modal/Aset" adalah bentuk logika anggaran yang terbalik dan merugikan keuangan daerah.

"Ini sangat ironis. Uang rakyat sebesar Rp 72 juta direncanakan 'menguap' begitu saja dalam satu tahun hanya untuk memandangi tanaman hias. Jika dana sebesar itu digunakan untuk membeli pot dan tanaman (belanja modal), barang tersebut akan tercatat sebagai aset daerah dan bisa bertahan bertahun-tahun. Kenapa memilih sewa yang jelas-jelas merugikan jangka panjang?" tegas Al Anshor.

Lebih lanjut, Al Anshor mengkritisi keras alasan di balik penyewaan yang biasanya mencakup biaya perawatan oleh pihak ketiga (vendor). Menurutnya, hal ini menafikkan keberadaan Tenaga Kebersihan (Cleaning Service atau PHL) yang sudah digaji oleh negara di instansi tersebut.

"Saya mendesak Pemkot Palembang berpikir logis. Taman kantor itu seharusnya bisa dirawat sendiri. Kita punya tenaga kebersihan, kita punya OB, itu bagian dari tupoksi mereka menjaga keasrian kantor. Kenapa harus bayar pihak ketiga lagi sampai Rp 6 juta per bulan hanya untuk urusan siram kembang? Apakah tenaga yang ada tidak diberdayakan?" cetusnya.

LGI Sumsel merincikan, jika dibedah, anggaran Rp 72 juta per tahun setara dengan pengeluaran Rp 6.000.000 per bulan hanya untuk dekorasi tanaman. Angka ini dinilai melukai rasa keadilan masyarakat, mengingat Kota Palembang masih berjibaku dengan masalah banjir, lampu jalan mati, dan infrastruktur dasar lainnya yang membutuhkan setiap rupiah anggaran yang tersedia.

"Di saat kita butuh efisiensi untuk perbaikan kota, BKPSDM justru sibuk memoles kantor dengan cara sewa yang mahal. Ini menunjukkan krisis kepemimpinan para pejabat," tambah Al Anshor.

Menutup pernyataannya, Al Anshor mendesak Wali Kota Palembang dan Inspektorat untuk segera meninjau ulang (re-evaluasi) paket pengadaan ini sebelum terealisasi pada Januari 2026.

"Jangan sampai ini jadi preseden buruk kebiasaan 'proyek-proyekan' kecil yang menggerogoti APBD. Kami minta coret anggaran sewa ini, alihkan ke belanja aset yang jelas atau hapus sama sekali jika bisa dikerjakan swakelola oleh pegawai," pungkasnya. (Red)