LGI Sumsel Soroti "Pesta Konten" Disdukcapil Palembang: Hamburkan Rp 275 Juta di APBD-P Demi Video Pencitraan, Tabrak Instruksi Presiden!
 |
| Ilustrasi |
PALEMBANG, MA – Di tengah instruksi tegas Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri agar pemerintah daerah melakukan penghematan dan memangkas belanja seremonial yang tidak berdampak langsung pada rakyat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palembang justru diduga melakukan pemborosan anggaran secara vulgar.
Temuan mengejutkan ini diungkap oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LSM Laskar Garuda Indonesia (LGI) Sumatera Selatan, Al Anshor, S.H., C.MSP. Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, LGI menemukan adanya alokasi dana fantastis sebesar Rp 275 Juta hanya untuk urusan multimedia dan konten video.
Al Anshor menilai, masuknya anggaran "narsis" ini dalam APBD Perubahan adalah bentuk ketidakpekaan birokrasi terhadap prioritas kebutuhan masyarakat.
Dalam bedah data yang dilakukan LGI, ditemukan tiga mata anggaran yang dinilai janggal dan berpotensi tumpang tindih (redundant):
* Belanja Jasa Pembuatan Video Profil: Rp 125.000.000,-
* Belanja Jasa Iklan/Reklame (Video Sosialisasi): Rp 75.000.000,-
* Belanja Modal Peralatan Studio Video (Kamera DSLR): Rp 75.000.000,-
"Totalnya Rp 275 juta uang rakyat habis hanya untuk tontonan. Pertanyaan saya sederhana, rakyat Palembang itu butuh percepatan cetak e-KTP dan blangko yang selalu tersedia, atau butuh nonton video profil dinas seharga ratusan juta?" kritik Al Anshor dengan nada tinggi, (17/01).
Pria yang dikenal kritis ini menyoroti keanehan logika penganggaran di Disdukcapil. Di satu sisi, dinas membeli peralatan kamera dan studio sendiri senilai Rp 75 juta, yang mengindikasikan niat untuk memproduksi konten secara mandiri (swakelola). Namun di saat bersamaan, mereka justru menggelontorkan Rp 200 juta lagi untuk menyewa pihak ketiga (vendor) membuat video.
"Ini logika 'beli pacul tapi bayar orang lain buat nyangkul'. Kalau sudah beli kamera canggih seharga Rp 75 juta pakai uang negara, kenapa masih harus bayar vendor Rp 125 juta buat bikin video profil? Terus kamera mahal itu fungsinya apa? Cuma jadi pajangan di lemari aset?" serang Al Anshor.
Dugaan Pembangkangan Inpres Efisiensi
LGI Sumsel menegaskan bahwa APBD Perubahan sejatinya diperuntukkan bagi kebutuhan mendesak atau pergeseran anggaran yang bersifat urgent. Penempatan anggaran publikasi ratusan juta di akhir tahun anggaran dinilai sebagai modus untuk menghabiskan sisa anggaran (Silpa) semata tanpa mempedulikan asas manfaat (value for money).
"Ini jelas menabrak semangat efisiensi anggaran. Presiden suruh 'rem' belanja seremonial dan publikasi, Disdukcapil malah 'gas pol' buang duit buat video. Ini bukan pelayanan publik, tapi kegenitan birokrasi yang memalukan," tegasnya.
Atas temuan ini, Al Anshor, S.H., C.MSP memastikan LGI Sumsel tidak akan diam. Pihaknya tengah menyusun laporan resmi untuk diserahkan kepada Inspektorat dan Kejaksaan agar memeriksa kewajaran harga (mark-up) dan urgensi kegiatan tersebut.
"Kami minta Inspektorat turun. Cek itu spek videonya, cek fisik kameranya. Jangan sampai uang Rp 275 juta ini cuma jadi bancakan vendor titipan di akhir tahun. Kami akan kawal ini sampai tuntas!" tutup Al Anshor.(Redaksi)
