PEKANBARU-Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Aktivis Mahasiswa Riau (FAMR) dipastikan akan menggelar aksi unjukrasa di Kantor DPRD Provinsi Riau pada Selasa (21/11/2023) sekira pukul 10'30 WIB.
“Pagi tadi, kami resmi memberikan surat pemberitahuan aksi demonstrasi kami pada pihak Polresta Pekanbaru yang dimana aksi tersebut akan kami gelar pada tanggal 21 November 2023 bertepat di kantor DPRD Prov Riau (Komisi I) pada pukul 10.00 WIB," ujar Sekretaris FAMR, Amri.
Dalam aksi itu nantinya, mahasiwa meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera menindaklanjuti serta membuka kembali kasus korupsi pembangunan Jembatan Water Front City Kampar pasca berkekuatan tetap (Inkrah) dibalik keterlibatan Indra Pomi Nasution serta pihak lainnya.
"Kami menggelar aksi demonstrasi adalah sebagai salah satu bukti control sosial kami sebagai mahasiswa. Dan hari ini, dengan data Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang saat ini kami pegang, kami menyatakan siap untuk segala upaya hukum agar kasus Pembangunan Jembatan Waterfront City yang berada di Kabupaten Kampar segera di buka kembali karena sampai hari ini orang-orang yang terlibat masih belum menempuh secara jalur hukum yang berlaku dan salah satunya melibatkan salah satu pejabat publik di Kota Pekanbaru yang sampai hari ini masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, mengapa hal seperti ini masih terjadi. Apakah PJ Walikota Pekanbaru tidak mengikuti arahan dari KPK??” cetus amri.
Diketahui, Sekretaris daerah Kota Pekanbaru saat ini dijabat Indra Pomi Nasution. Indra Pomi Nasution sendiri dinyatakan menjadi Sekretaris daerah pemerintahan Kota Pekanbaru setelah dilantik Penjabat Walikota Pekanbaru Muflihun di Ballroom Lantai VI Gedung Utama Komplek Perkantoran Tenayan Raya pada 15 Februari 2023.
Sebelum definitif, Indra Pomi memegang tampuk jabatan Plt Sekretaris daerah pada 21 November 2022.
Penunjukan Indra Pomi sebagai Plt Sekda Kota Pekanbaru ini dilakukan bersamaan dengan pelantikan enam pejabat Eselon II di lingkungan Pemko Pekanbaru yang digelar Senin (21/11/2022) di Ruang Multimedia Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekanbaru.
Namun dibalik jabatan struktural itu, terdapat noda Indra Pomi Nasution yang menggemparkan bumi Lancang Kuning pada kasus korupsi pembangunan Jembatan Water Front City Kabupaten Kampar.
Pada kasus itu, Indra Pomi termasuk pejabat yang merugikan negara melalui penyalahgunaan wewenang dengan sengaja memenangkan serta memperkaya PT Wika sebagai pemenang tender era pemerintahan Jefry Noer.
“Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah jelas bahwa Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru dengan sengaja memenangkan tender dari PT. Wika dan memperkaya sejumlah nama bahkan orang-orang tersebut masih orang yang berpengaruh atau pejabat publik. Dan Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru masih juga terpilih," tegasnya.
"Seharusnya kan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut PJ Walikota Pekanbaru bisa mengambil sikap tegas serta mencopot Indra Pomi," imbuhnya.
Terpisah rekan sejawat amri, P Waruwu menambahkan berharap nantinya Komisi I DPRD Riau segera meneruskan tuntutannya kepada pihak terkait.
“Point pentingnya kami berharap Ketua Komisis I DPRD Prov Riau membuka kembali kasus Pembangunan Jembatan Waterfront City ini agar pihak-pihak pejabat publik ini segera menempuh jalur hukum yang berlaku," katanya.
Disisi lain, Paulinus meminta Pj Walikota Pekanbaru untuk segera memecat Indra Pomi Nasution sebagai Sekretaris daerah Pemerintah Kota Pekanbaru lantaran terlibat dalam skandal kasus korupsi pembangunan Jembatan Water Front City Kampar yang merugikan negara.
"Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru (Indra Pomi) agar segera dicopot dari jabatan nya karena telah dengan sengaja memperkaya pihak-pihak tertentu. Dan seharusnya PJ Walikota Pekanbaru mengikuti arahan KPK tentang pemberantasan Korupsi” tutupnya.***
