Proyek Pembangunan Jalan Pemukiman Nagari Sindang Kec.Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Diduga tidak sesuai dengan prosedur : Pengawasan Lemah, Dana Pokir DPR Jadi Sorotan.

Pesisir selatan Mediaadvokasicom, Proyek pembangunan jalan pemukiman UPT Sindang Blok B Nagari Sindang Kec.Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat kembali menjadi perhatian publik. Proyek senilai Rp 169.658 juta dari APBN diduga tidak memenuhi spesifikasi teknis yang seharusnya, sehingga memicu kekhawatiran dan kritik terkait lemahnya pengawasan.

Proyek ini dikerjakan dalam 60 hari kalender dengan sistem swakelola yang didanai melalui dana pokok pikiran (pokir) DPRD dari berbagai partai politik. Namun, menurut Awak media, pengerjaan proyek terlihat asal-asalan dan jauh dari standar teknis yang diharapkan. “Banyak spesifikasi teknis yang diabaikan, dan kepatuhan terhadap rencana awal minim,” tegas Seorang Awak media, Rabu (12/11/2024).

Sorotan lain datang dari indikasi lemahnya pengawasan proyek, terutama terkait pengecoran gambar kegiatan dan ruang direksi. Pengawasan yang longgar dianggap menambah kekhawatiran akan hasil akhir proyek ini, meskipun dana dari APBN seharusnya menjamin kualitas dan ketahanan infrastruktur. Hal ini dikhawatirkan berdampak pada ketahanan yang penting bagi masyarakat setempat.

Temuan di lapangan memperlihatkan koral campur pasir setelah itu baru split dan habis itu langsung di cor tanpa memakai mesin penggilinggan atau tanpa dipadatkan dan perjanjian awal akan memakai mesin penggilingan mini, yang mengisyaratkan kualitas pekerjaan rendah. Penggilingan atau pengadukkan langsung ditempatkan di lantai kerja tanpa memakai mesin penggilingan coran, sehingga diragukan mampu bertahan dalam jangka panjang. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi kerusakan di kemudian hari.

Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang di bawah Satuan Kerja Kementerian PUPR diharapkan mengambil langkah tegas untuk memperketat pengawasan dan tanggung jawab teknis agar proyek memenuhi standar yang sesuai.Awak Media menambahkan, campur tangan dana pokir Dewan dari berbagai partai politik seolah membuat proyek ini melenceng dari perencanaan awal dan terkesan rancuh, sehingga menyulitkan untuk memastikan kualitas pengerjaan sesuai yang direncanakan.

Upaya awak media untuk dapat mengkonfirmasikan terhadap pihak terkait di lapangan, sangat sulit ditemukan,

Tim mediaadvokasivom