 |
| Ketua TIM PKN Aceh Tenggara Junaidi, Sebelah Kiri Urutan Ketiga Dan Didampingi Anggota TIM. |
Aceh Tenggara, Media Advokasi -, Kepala Dinas bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandiandan statistik, pelaksana kebijakan, pelaksana pemantauan serta evaluasi yag titugaskan padanya.
Akan tetapi kerja dinas tidak terlepas dari, Undang Undang Nomor: 25 2009 Tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan, dan juga UU Nomor: 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan informasi Publik.
Junaidi Ketua Tim Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (P-PKN) Aceh Tenggara, pada Media Advokasi jumat Sore (21/12) mengatakan, Berbeda halnya dengan dr. H. Kharmaedisyah Putra, SpoG, F.MA, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tengga, telah lima kali dihubungi kekantornya namun tak pernah ketemu, bahkan sudah dihubungi melalui telepon seluler tapi tidak diangkat demikian juga dihubungi melalui pesan singkat (SMS) kenomor telepon selulernya, itupun tidak dibalas sudah beberapa hari.
Sementara, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai Pengguna Anggaran Tahun 2018, DAK Reguler Rp 1.422.000.000,-, DAK Non Fisik, Rp 4.866.090.000,-, wajar di datangi publik untuk mendapatkan informasi publik, sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Nomor: 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Junaidi tambahkan, setelah bertemu dengan Bidang Pengendalian Penduduk, Jumat siang (21/12), P-PKN Aceh Tenggara baru mendapatkan informasi, yang mana seluruh kegiatan telah terealisasi 100%, dan semua kegiatan berjalan dengan baik, tanpa kendala. (IZ)
