Jakarta, MA - Pemerintah provinsi Jawa Barat dalam laporan realisasi anggaran untuk tahun anggaran yang untuk berakhir sampai 31 Desember 2020.
Pekerjaan dilaksanakan oleh PT. ARK Berdasarkan perjanjian kontrak No.22/333/SPK/UPTDPSDA CTR/2020 tgl.12 Juni 2020. Dengan nilai kontrak sebesar Rp.22,977,173,651,88.
Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat kekurangan Volume pekerjaan yang merupakan selisih antara volume pekerjaan yang terbayar dalam kontrak dengan volume pekerjaan yang terlaksana berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan oleh BPK dengan PPK, pelaksana dan consultants pengawas hasil pemeriksaan fisik 4 Mei 2020.
Menunjukkan terdapat kekurangan Volume pada item pekerjaan pembesian jembatan, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp.287.444.705,71.
BAIN HAM-RI.dki Jakarta selaku ketua umum Belson Sinaga menyebutkan akan melaporkan Kepihak penyidik, adanya dugaan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang 31 tahun 1999. Tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi, tepatnya pasal 41 ayat (1) dan ayat (2a).
Belson sinaga menilai terdapat potensi korupsi, atas kekurangan volume yang berakibat pada kelebihan pembayaran pekerjaan tersebut. (Red)
