Banyuasin,MA-Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Optimalisasi tugas, fungsi, hak, kewajiban, dan kewenangan Badan permusyawaratan desa (BPD) dalam Penyelenggaran Pemerintah Desa Kabupaten Banyuasin tahun 2022” di Hotel Wyndham OPI, Kegiatan ini disebut menghambur_hamburkan uang rakyat serta menghabiskan anggaran hingga milyaran rupiah di saat gaji perangkat desa belum di bayarkan
Pelaksanaan bimbingan teknis ini merupakan amanat pasal 18 peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016. Haruskah pelaksanaan kegiatan Bimtek BPD di laksanakan pada Tahun ini, saat kewajiban pemerintah kabupaten terhadap perangkat desanya belum di penuhi. Kecaman serta keluhan datang dari berbagai pihak
"Salah satunya dari seorang aktivis penggiat anti korupsi yang sering berorasi di depan Kejati Sumsel. Samsudin Djoesman, Mengatakan Saat dana operasional (OP) bersumber dari DD/ADD belum cair, Pemkab Banyuasin melalui DPMD nya melaksanakan Bimtek ke 2 setelah Bimtek kepala desa di Bandung yang di gelar pada tgl 8 hingga 13 Oktober 2022 lalu di Bandung. Pelaksanaan Bimtek Bpd kali ini terkesan mengkesampingkan honor perangkat desa dan diduga sebagai ajang bisnis meraup keuntungan serta diduga sarat dengan kepentingan politik
kegiatan Bimtek Bpd kali ini menjadi beban serta masalah tersendiri bagi anggota Bpd desa sebagai peserta, untuk mengikuti kegiatan ini dana yang di gunakan peserta adalah dana pribadi bahkan dana pinjaman, sebagai wujud tanggung jawabnya selaku Bpd desa sesuai permendagri untuk mengikuti Bimtek Bpd yang di gelar di Hotel wyndham. Ucap Ketua DPD Sumsel Aliansi Indonesia, Kepada awak media. Sabtu (5/11/2022)
Seharusnya Pemkab Banyuasin lebih fokus memperhatikan kesejahteraan para perangkat desanya yang saat ini di beberapa kecamatan sedang menghadapi musim tanam padi, serta untuk kebutuhan hidup sehari-hari, mulai biaya anak sekolah, sandang maupun pangan. Gaji perangkat desa saat ini sangat di butuhkan untuk menutupi kebutuhan tersebut. Karena mayoritas Perangkat desa berprofesi sebagai petani. Mirisnya Tunjangan bagi perangkat desa baru di bayar 1 bulan oleh Pemkab Banyuasin. Sementara pemkab hanya fokus dengan kegiatan Bimtek yang belum tentu berfaedah bagi masyarakat luas." Ucapnya
Kami sebagai mitra pemerintah serta sosial kontrol masyarakat, DPD Sumsel Aliansi Indonesia sangat mendukung kegiatan Bimtek ini apabila di laksanakan setelah Dana ADD serta DD cair, dan semua gaji perangkat desa telah di bayar. Barulah Bimtek BPD ini di laksanakan." Jelasnya
"Oleh karenanya DPD Sumsel Aliansi indonesia. Mendesak Aparat penegak hukum (APH) Kejati serta Polda sumsel untuk segera melakukan pemeriksaan terkait kegiatan Bimtek BPD yang di gelar di OPI. Untuk segera memeriksa dan mengambil langkah hukum untuk memeriksa Dinas terkait, mulai dari aliran dana serta kebijakan yang di keluarkan oleh Pemkab Banyuasin dalam hal ini Bupati Banyuasin yang diduga sarat dengan kepentingan politik." tutupnya.
Salah seorang Kepala Desa yang meminta namanya tidak di sebutkan, saat di hubungi melalui sambungan Whats"up. Sabtu (5/11) mengeluhkan kegiatan Bimtek BPD yang di gelar di Hotel Wyndham OPI. Pasalnya untuk mengikuti kegiatan tersebut dana operasional yang bersumber dari dana ADD serta DD sampai saat ini belum cair, sehingga Anggota BPD terpaksa harus cari pinjaman uang untuk mengikuti Bimtek tersebut. Bahkam dirinya juga meminjam uang senilai 1,5 juta kepada salah satu pejabat di kecamatannya, untuk menutupi kekurangan biaya kegiatan. Seandainya dana operasional ini cair kami tidak susah seperti ini." Ucapnya. (Tri sutrisno).
