Semarang, MA - Bertempat di Aula Kresna Basudewa Kanwil Kemenkumham Jateng, Kantor Imigrasi Cilacap telah dilaksanakan kegiatan “ Deklarasi Janji Kinerja dan Penandatanganan Komitmen bersama dengan ” Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Sabtu (20/01/2022)
Hal itu, sebagai bentuk komitmen Kantor Imigrasi Cilacap dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam memberikan pelayanan yang Efektif, Profesional, Akuntabel dan Transparan pada kepuasan masyarakat.
Pencanangan tersebut ditandai dengan pembacaan Deklarasi Janji Kinerja dan penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah A. Yusfahruddin
Penandatangan komitmen bersama tersebut turut dilakukan oleh 52 (lima puluh dua) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Pemasyarakatan dan Imigrasi.
Kepala Kantor Imigrasi Cilacap, Yoga Ananto Putra menyatakan komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab dalam pelayanan terbaik kepada masyarakat secara iklas dan professional.
Sesuai arahan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Kakanwil Jateng, A. Yuspahruddin menyampaikan, Kemenkumham telah menetapkan resolusi, yang diharapkan dapat mendukung rencana kerja pemerintah tahun 2023.
“Mewujudkan Kemenkumham semakin PASTI dan BerAKHLAK dengan bekerja secara cepat, tepat, ikhlas dan hasilnya akuntabel, sehingga dapat mendukung produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sesuai yang ditargetnya pemerintah, ” ungkap Yuspahruddin.
Selain itu, Yuspahruddin pun membacakan beberapa pesan penting diantara yaitu laksanakan 8 arahan Menteri Hukum dan HAM.
“Laksanakan 8 arahan Menkumham serta menjaga kesehatan, sehingga dapat melaksanakan target kinerja dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan serta mewujudkan resolusi Kemenkumham 2023” ujarnya.
Dr A Yuspahruddin juga berharap seluruh jajarannya mampu menyikapi apabila menghadapi kedaruratan, seperti bencana alam, bencana non alam dan kerusuhan sosial dengan langkah terukur yang dapat memitigasi serta memiliki sense of belonging dan sense of crisis dalam melaksanakan amanah tugas dan pengabdian di Kementerian Hukum dan HAM RI. (Pour/Hms).
