PEKANBARU,MA Sejumlah Media Online menyeroti Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru semenjak kepemimpinan Hambali Nanda Manurung sebagai Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru yang diduga tidak transparan dalam menjalin kerjasama dengan media. Selasa (11/7/23).
Pasalnya, seperti informasi yang sudah beredar dikalangan awak media,
Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru diduga pilih-pilih kasih menjaling kerjasama media yang dinilai lebih memproritaskan Perusahaan media yang dekat dengan pimpinan, itu yang lebih di prioritaskan untuk pesanan Advertorial.
Salah satunya orderan publikasi media (advetorial_red) pada rapat Paripurna Istimewa di hari jadi ke-239 Kota Pekanbaru yang digelar di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pekanbaru, Jumat (23/6/23) lalu.
Ironisnya, pembagian orderan publikasi media pada kegiatan rapat paripurna Hut Kota Pekanbaru tersebut hanya sebagian perusahaan media yang sudah bekerjasama di Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru mendapatkan orderan.
Hal tersebut dibenarkan MD salah seorang pemilik perusahan media yang sudah menjalin kerjasama di Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru.
MD mengaku, bahwa ditahun 2023 ini perusahaan medianya belum pernah mendapatkan orderan publikasi media dari Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru, meski pada bulan Mei lalu beberapa media mendapatkan dua (2) orderan publikasi. Terakhir, orderan publikasi media pada rapat paripurna Hut Kota Pekanbaru.
"Perusahaan media saya telah jaling kerjasama di Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru, namun orderan (advetorial_red) saya tidak dapat bagian. Bahkan bulan lalu, media lain dapat dua orderan publikasi. Saat itu saya jumpai Badria Rikasari selaku Kabaq Protokoler dan Publikasi DPRD Kota Pekanbaru mengaku bahwa orderan tiada lagi, "jelas MD yang sudah lama menjaling kerja sama di Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru.
MD menduga bahwa pembagian orderan keperusahaan media lebih diprioritaskan media yang dekat dengan Sekwan dan Kabaq Protokoler dan Publikasi DPRD Kota Pekanbaru.
"Kalau memang benar adanya hal tersebut tentunya sangat di sayangkan sebab seharusnya sekwan adil dalam pembagian orderan advetorial, artinya jangan karena faktor kedekatan media lain dirugikan, "pungkasnya.
Sementara anggaran publikasi media setiap tahun di Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru cukup besar. Dikabarkan anggaran publikasi media tahun 2023 ini mencapai kurang lebih 10 milyar.
Namun sangat disayangkan pelaksanaan tidak semua perusahaan media yang sudah ada kerjasama di Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru mendapatkan orderan.
Hal serupa diungkapkan JS bahwa pihaknya mulai curiga, anggaran publikasi media di Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru itu diduga ada permainan dan tidak tepat sasaran sehingga terkesan ditutupi dan kucing-kucingan untuk pembagian orderan pada perusahaan media.
JS khawatir, seperti yang teterjadi pada tahun lalu di Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru atas dugaan korupsi anggaran pulikasi media yang merugikan negara sebesar 24 milyar, yang menyeret nama mantan Plt Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru BR dikala itu yang kini menduduiki jabatan Kabaq Protokoler dan Publikasi DPRD Kota Pekanbaru, bahkan saat itu kasus tersebut telah di dilaporkan di Kejari pekanbaru pada awal tahun 2022 silam.
"Seharusnya ada keterbukan terkait anggaran publikasi media di Sekretariat DPRD ini. Jangan media si A mendapat orderan sedangan B tidak dapat. Media A dapat 1 orderan sedangan B dapat 2 atau 3 orderan. Apa bedanya media A dengan B yang sama-sama sudah kerjasama di DPRD Kota Pekanbaru. Jika seperti begini caranya tak kalah beda dengan kejadian pada tahun lalu, "singgungnya.
"Kalau anggaran publikasi media di Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru saat ini tidak terarah dan tidak transparansi, maka kemungkinan besar akan terjadi dugaan indikasi korupsi seperti tahun lalu, "sambungnya.
Secara terpisah, Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru Hambali Nanda Manurung dikonfirmasi media ini terkait dugaan pilih kasih dalam pembagian orderan Advetorial kepada media yang bekerjasama di Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (11/7/23).
"Pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sesuai aturan yang berlaku jika ada bukti penyelewengan seperti yang anda duga silahkan saja laporkan kepada pihak berwenang, "ujar Sekwan.
Ketika dipertanyakan terkait orderan publikasi pada kegiatan rapat paripurna Istimewa di hari jadi ke-239 Kota Pekanbaru yang tidak merata perusahaan media mendapatkan bagian. Namun hingga berita ini dipublikasikan belum ada jawaban.
Begitu juga dikonfirmasi kepada Badria Rikasari selaku protokoler dan publikasi DPRD lebih memilih tidak banyak berkomentar terkait orderan publikasi yang tidak merata diberikan keperusuhaan media.
"Kan udah konfirmasi sama pak sekwan, "singkat Badria Rikasari terkesan membela diri. ***(Rilis)
