Lembang,MA-18 juli 2023Sejumlah elemen masyarakat mencurigai dan mencium Indikasi Kecurangan PPDB Jabar 2023 ini terjadi di jalur zonasi di SMA Negeri 2 lembang, yang mana banyak kejanggalan dalam proses penerimaan siswa bari hingga masih adanya di jalur zonasi itu dilakukan oleh oknum dengan memalsukan dokumen Kartu Keluarga (KK) yang notabene tidak sesuai dengan apa yang menjadi persyaratan PPDB. Dalam hal ini kami masyarakat Lembang berharap ada control dan tindakan tegas dari Pemda Kabupaten Bandung Barat, untuk melakukan investigasi sekaligus mengaudit dengan melibatkan beberapa dinas terkait seperti Inspektorat, Disdik, Disdukcapil, Dinsos dan dinas dewan DPRD dari komisi 4 yang membidangi bidang pendidikan.
Dengan demikian system yang kita harapkan berjalan dengan baik, dalam hal ini kami masyarakat merasa terlindungi dan terjamin pendidikan untuk anak-anaknya. Kami berharap ada tindakan menyeluruh terhadap oknum-oknum yang terlibat, baik itu terhadap orang tua, pihak sekolah, termasuk oknum Panitia Penerimaan Siswa Didik Baru di sekolah tersebut,"
Sementara Aduan yang diterima itu mayoritas berasal dari masyarakat wilayah Lembang bagian timur yang mencakup 8 desa. Jenis aduannya juga variatif, mulai dari jarak kesekolah jauh, zonasi banyak yg tidak sesuai dengan titik kordinat yg telah di tentukan dan biaya masuk sekolah yang tidak masuk akal, aturan zonasi yang dilanggar atau tidak sesuai dengan aslinya, dimana masih banyak siswa yg masuk ke sekolah tersebut yg tidak sesuai dgn jarak yg telah di tentukan dan tidak adanya transfaransi mengenai radius kordinat yang mejadi salah satu syarat zonasi.
Alasan system yang dikedepankan menjadi patokan dasar seleksi PPDB yang justru tidak berkeadilan itu harus di hentikan karena telah melanggar amanat konstitusi seperti yang tertulis dalam pasal 31 ayat 2 UUD dan Pasal 34 ayat 2 UU Sisdiknas. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan jaminan dan kepastian semua anak indonesia mendapatkan Akses pendidikan yang layak dan berkeadilan..
Rif - dpn. TL.
