Palembang, MA - Kepala Dinas PUPR Bastari meminta pihak yang melakukan pengerjaan Pengalian pipa gas dan PDAM untuk melakukan perbaikan di Jalan Aiptu Wahab 15 Ulu Jakabaring Palembang.
Sebab pihaknya sudah mengingatkan sebelum dilakukan pengerjaan tersebut untuk memperhatikan persyaratan yang sudah ditentukan.
Untuk kegiatan drainase dan trotoar, pihaknya juga telah mengingatkan Satker Bangkim Kementerian dan mengundang mereka untuk koordinasi pekan ini.
Tetapi perbaikan harus mereka segera kerjakan
"Untuk galian PDAM dan Jaringan Gas di jalan tsb silahkan konfirmasi sama PDAM dan SP2J, kami sudah mengingatkan agar mereka bekerja sesuai dgn persyaratan yg ditentukan" kata Bastari, Kamis (14/2/2019).
Pihaknya meminta perbaikan dilakukan secepatnya dan melakukan pengawasan terhadap pengerjaan di lokasi tersebut.
"Kita minta diperbaiki, " kata dia.
Sebelumnya warga di Jalan Aiptu Wahab di Kelurahan 15 Ulu dan Tuan Kentan mengeluhkan jalan rusak akibat galian PDAM dan gas dan pembuatan drainase yang tidak diperbaiki lagi pasca pembangunan.
Sehingga menyebabkan jalan banyak berlobang dan rusak.
Tidak sampai disitu saja, adanya bekas galian itu menyebabkan air tergenang pasca hujan lebat.
Padahal sebelum ada galian tersebut jalan yang ada di lokasi tidak mengalami kerusakan dan tidak menyebabkan air tergenang.
Salah seorang warga Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring, Khairul mengatakan, pihaknya meminta perbaikan kepada pihak terkait yang telah menyebabkan rusak dan tergenang.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga meminta pembangunan drainase untuk segera diselesaikan sehingga bekas proyek tak menganggu aktivitas warga. Apalagi sampai menjadi salah satu penyebab tergenangnya air.
"Kami berharap ada perbaikan, bagi yang ada pembangunan kami minta segera dapat diselesaikan," kata dia.
Fahrie Adianto,SE Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Palembang, mengatakan, pihaknya mendorong kepada pihak terkait untuk meminta perbaiki jalan yang rusak akibat pemasangan pipa dan PDAM.
"Jadi kami minta siapa pun yang bangun di Kota Palembang untuk memperbaiki sarana yang rusak yang ditimbulkan akibat pembangunan," kata dia.
Menurut dia, pemerintah harus tegas menindak pihak pihak yang melakukan pembangunan ini. Sehingga tidak menyebabkan kerugian terhadap masyarakat.
"Boleh bangun tapi tolong kalau merusak diperbaiki setelah pembangunan," kata dia. (hmy)
