MUBA, MA- Tindak lanjut pemberitaan Ketua Fraksi PAN harapkan Truk Batubara di tertibkan dan Pemberitaan Investigasi Wartawan beberapa hari lalu, Ketua PWI Musi Banyuasin bakalan layangkan surat ke DPRD.
Herlin Koisasi SH di Hubungi Via Ponsel Minggu 16/08/20 mengatakan, PWI Muba bakalan menyurati DPRD Muba dan meminta RDP terkait keresahan masyarakat akibat lalu-lalang angkutan Batubara di jalan umum.
"Beberapa hari lalu Tim Wartawan yang tergabung di PWI sudah melakukan croscek langsung tentang kebenaran Truk Batubara yang melintas dan ternyata benar, untuk kelanjutanya investigasi rencana kami akan melayangkan surat untuk RDP, karena angkutan batubara jika melintas di jalan umum dapat meresahkan pengguna jalan," ujarnya.
Herlin menambahkan, menurutnya sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2011 aturan angkutan batubara belum di cabut dan Perda Muba 25 Tahun 2019 sesuai apa yang dikatakan Ketua Fraksi PAN dan mempertanyakan berapa persen pajak daerah yang di dapat dari angkutan batubara tersebut.
"Ketika RDP untuk PAD KIR setiap kendaraan berapa banyak kembali ke Muba jika memang Kendaraan KIR masuk ke Muba berapa PAD yang akan kita peroleh, dan bukan hanya itu Pajak Kendaraan jika masuk Ke Muba PAD Muba akan melonjak, untuk itu kami akan melayangkan surat RDP Ke DPRD Muba," ungkapnya.
Hasil konfirmasi Tim PWI Musi Banyuasin ke Kasubid BP2RD bahwa pihaknya hanya mengurus pajak daerah untuk pajak angkutan batubara bukan haknya, namun hak Provinsi.
Sementara itu, Ketua TIM Investigasi Lapangan M.Muslim mengatakan, prihal angkutan batubara melintas di jalan umum yang meresahkan penguna jalan pihaknya akan menemui Gubernur Sumsel.
"Truk Batubara kendaraan masih melintas di jalur umum, tindak lanjut berita bukan hanya sebatas Kabupaten Muba, usai RDP sesuai arahan Ketua PWI Muba kami akan melakukan konfirmasi ke Dinas Perhubungan Provinsi dan Gubernur Sumsel, bila perlu Kementrian Perhubungan terkait angkutan Batubara yang melintas di Muba," ujarnya singkat. (JR/TIM)
