Banda Aceh-Media Advokasi.com
Pemerintah Aceh diminta mempersiapkan dua skenario pembangunan tahuan 2021, jika pandemi covid-19 atau virus corona berakhir maka fokus pembangunan pada pemulihan
ekonomi dan jika pandemi berlanjut fokus pembangunan pada kesehatan warga dan
pemerintahan.
Dua skenario tersebut dijelaskan Dirjen Keuangan Mendagri pada pembukaan Muresbang Aceh tahun 2021 secara virtual yang juga di ikuti Gubenur Aceh, Nova Iriansyah, kepala Bappeda Aceh, Bupati Aceh Tamiang, Mursil, SH, MKn dan Waki Bupati T. Insyafuddin, ST, Bupati dan Walikota di Aceh, Ketua DPRK, Supariyanto ST, Sekda
Basyaruddin dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemerintah Aceh dan Pemkab/koya di
Aceh.
Musrenbang ini dipimpin oleh Kepala Bappeda Provinsi Aceh dengan Agenda fokus
pada penanganan Covid-19 yang tengah melanda di berbagai daerah.
Adapun fokus Musrenbang untuk tahuan 2021 pemulihan ketahanan ekonomi dengan
fokus pengembangan agrobuilding pemberdayaan peningkatan ketahanan pangan dan
optimalisasi kebijakan serta penanganan Covid-19.Sehingga tahun 2021 merupakan masa
pemulihan dan difokuskan pada pembangunan ekonomi global terutama yang berasal dari
penyebaran Covid-19.
Dalam penyusunan RKPA tahun 2021 Kemendagri menyiapkan dua
skenario, pertama jika Covid-19 berakhir tahun 2020 maka Pemda diminta untuk pemulihan
ekonomi pacsa Covid-19 pada sektor yang paling berdampak pada Covid-19 seperti
perdagangan, industri, pertanian, dan UKM.
Namun apabila masih berlanjut sampai di awal tahun 2021 maka skenario kedua, Pemda
diminta untuk melanjutkan dan memprioritaskan program dan kegiatan penangan Covid dengan
fokus pada kesehatan dan pengembangan sosial dan birokrasi pemerintah.
Kegiatan yang dilakukan akan fokus minimal pada tiga kegiatan yaitu, menyemprotkan
disinfektan ke fasilitas umum, menyediakan makanan bergizi untuk pekerja rumah sakit dan
masyarakat yang harus berkativitas dalam penanganan covid dan membagikan kebutuhan pokok
untuk masyarakat kalangan kelas bawah yang kehilangan sumber mata pencaharian.
Sumber pembiayaan didaatkan dengan melakukan penggalangan dana bersama oleh
Forum PRB Aceh dan ACT Aceh. Mengenai rekening donasi, oleh Ketua ACT Aceh disarankan
pemanfaatan dua rekening, yaitu Rekening ACT Aceh dan Rekening Forum PRB Aceh yang
dibuka khusus untuk program kerja sama pencegahan dan penanganan covid-19 dengan sistem
identifikasi layanan virtual account.
Hal lain yang disepakati pada diskusi awal adalah pembuatan berbagai media kampanye
seperti e-fliyer, poster digital, dan lain-lain yang sinkron dengan berbagai aplikasi yang
disiapkan oleh tim IT ACT Aceh.
Pemerintah Aceh mengeluarkan surat upaya pencegahan Covid-19 kepada Pemerintah
Aceh.
Surat tersebut berisi 9 Poin permintaan kepada Pemerintah Aceh untuk Upaya percepat
pencegahan Virus Corona. Sebutnya. Ini dia Kesembilan Poin isi surat yang di layangkan
Eksekutif Wilayah Aceh Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi.
1Pemerintah Aceh Harus mempersiapkan Scenario Pertahan Ekonomi Rakyat
Aceh dalam menghadapi Covid-19 ini.
2.Pemerintah Aceh Harus segera mempersiapkan kebutuhan Pangan dengan memaksimalkan peran BULOG dan BUMDES untuk menyerap produksi
Petani, sebelum terjadi Krisi Pangan di Aceh akibat Covid-19 ini.
3.Pemerintah Aceh harus Mempersiapkan Kebutuhan Energi Rakyat dengan
Memaksimalkan PLN dan PGN.
4. Pemerintah Aceh harus mengupayakan Mengeratiskan Uang Kuliah
Mahasiswa dalam satu Smister, di setiap kampus yang ada di Aceh.
5. Pemerintah Aceh harus mempersiapkan Mitigasi bencana yang Konkrit
guna agar tidak meresahkan Masyarakat.
6. Pemerintah Aceh harus segera mempersiapkan Alat untuk mendeteksi Covid-
19.
7. Pemerintah Aceh harus memaksimalkan Fungsi Posko Tangkal Corona di
setiap Desa yang ada di Aceh dengan melengkapi Kebutuhan Alat Medis
yang memadai.
8. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Aceh Harus dilakukan Tesd
secara masal, guna percepat pencegahan penularan Covid-19 ini.
9. Anggaran yang di kucurkan untuk pencegahan Penularan Covid-19 Harus
lebih Transparan kepada Seluruh Mayarakat Aceh. Penulis: Saidi Hasan Mahasiswa UIN SU
Jurusan pemikiran politik Islam.
