MUBA, MA- Tolak Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Cipker), Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Buruh Kabupaten Musi Banyuasin gelar aksi damai di Depan Kantor DPRD Muba, Senin (12/10/20).
Meskipun UU Omnibus Law Cipta Kerja telah resmi disahkan pada rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Senayan, Jakarta, Senin (05/10) lalu.
Nampaknya UU ini dianggap krusial, pasalnya dapat merugikan lingkungan dan pekerja. Sehingga menjadi sorotan dan mengalirnya berbagai macam bentuk protes mahasiswa dan kaum buruh di sejumlah daerah.
"Mengingat Omnibus Law RUU Cipta Kerja merupakan produk hukum yang dinilai cacat dari segi hukum dan tidak sama sekali berpihak terhadap kepentingan rakyat. Maka dari itu Aliansi Mahasiswa bersama buruh dan masyarakat Muba menyatakan, sikap tegas bersama DPRD beserta seluruh fraksi parlemen terhadap penolakan UU Cipta Kerja," ujar Siti dengan berapi-api, Mahasiswa STIHURA, Senin, (12/10).
Lanjutnya, Aliansi Mahasiswa Muba sepakat menolak dan mengusulkan alternatif lain seperti uji materi UU tersebut dan mendesak presiden mengeluarkan Perppu. Meminta ke transparan DPR RI akan draf UU yang masih rancu.
Kemudian, mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk meminta maaf atas pengkhianatan kepada kehendak berbagai elemen masyarakat yang menolak UU Cipker Omnibus Law dan telah mengkhianati ikrar yang telah diucapkan pasca dilantik.
Menyikapi aksi tersebut Ketua DPRD Muba Sugondo mengatakan, secara tegas pihaknya menerima aspirasi Aliansi Mahasiswa Kabupaten Musi Banyuasin.
"Khususnya kami dari DPRD Kabupaten Musi Banyuasin menerima aspirasi Adik-adik mahasiswa dan buruh. Dari pagi tadi kami sudah menunggu adik-adik semua, pada dasarnya kami DPRD Muba siap menindaklanjuti dan menyampaikan ke DPR RI," ucapnya.
Dijelaskannya, DPRD Muba bakalan meneruskan penolakan tersebut hingga ke pusat atau DPR RI atas penolakan pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja. (Jahri)
