JAKARTA,MA– Kecewa terhadap penegakan hukum yang dinilai tidak objektif dan transparan terhadap banyaknya laporan dugaan korupsi di Polda Provinsi Sumatera utara, Dewan Pimpinan Wilayah BAIN HAM RI di Jakarta, akan menyampaikan orasi ke Kantor Poldasu dalam waktu dekat.
aksi protes tersebut akan dipimpin langsung oleh BAIN HAM RI jakarta beserta didampingi DPW BAIN HAM RI Sumatra Utara,di Jakarta yang direncanakan pada bulan Oktober Rencananya, pihaknya akan menuntut Prioritas Penegakan hukum pada tingkat skpd di Sumatera Utara khusus Tipikor.saat ini supaya lebih memperhatikan pemberantasan Korupsi di Daerah. Sumatera Utara.
“Pengurus kami di Daerah , sudah banyak melaporkan dugaan korupsi di Poldasu, bahkan sudah ada satu tahun dan tidak ditanggapi Kepolisian Daerah Sumatera Utara . Kita lihat aksi nanti di Poldasu, apa sikap mereka (Poldasu), terhadap BAIN HAM RI di daerah yang tidak merespon laporan masyarakat,” ucap Ketum BAIN HAM RI jakarta Belson sinaga.S.H kepada Warta keadilan saat dihubungi, pada hari Rabu (28/9/2022).
Belson sinaga.S.H juga mengatakan, pihaknya akan ambil ahli segala bentuk laporan dugaan korupsi yang ada di Provinsi Sumatera utara dan Kab. Batubara, untuk disampaikan kepihak Kejagung, guna menindaklanjuti laporan BAIN HAM RI jakarta di wilayah Sumatera utara, yang banyak tidak ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatera utara setempat selama ini.
Ia menjelaskan salah satu laporan dugaan korupsi di Provinsi Sumatera utara yang menjadi atensi Lembaganya, yaitu proyek pekerjaan yang ada di Pemerintah Provinsi Sumatera utara dan Kab. Batubara pada Dinas PUPR yaitu peningkatan jalan yang sudah dilaporkan di Poldasu pada awal 2021 lalu, namun belum ada perkembangan terkait laporannya sampai saat ini.
Kemudian laporan dugaan korupsi di Dinas PUPR Batubara pada kegiatan Pembangunan Jalan serta saluran yang dikerjakan di Kabupaten Batubara, dengan nilai anggarannya fantastis. yang dikerjakan pada Tahun 2020 APBD Provinsi /Kabupaten dilaksanakan oleh rekanan selaku kontraktor pelaksana.
Selanjutnya dugaan korupsi paket yang sama yaitu terkait Pembangunan Jalan dan drainase dengan nilai kontrak fantastis yang dilaksanakan oleh rekanan juga Tahun Anggaran 2020 APBD yang dikerjakan di Kabupaten Batubara
Lalu sambung Belson sinaga .S.H selaku ketua umum, dugaan korupsi pada Pembangunan Jalan lokasi pekerjaan di Kabupaten Batubara dengan nilai kontrak Rp............
Tidak sampai disitu lanjut Belson sinaga S.H, ada juga beberapa laporan yang akan disampaikan oleh DPW BAIN HAM RI jakarta ke Kejaksaan Agung RI dan KPK saat aksi unjuk rasa nanti, yaitu terkait dugaan korupsi pembangunan yang di naungi oleh PUPR Batubara Provinsi Sumatera utara serta Dinas bina marga Provinsi Sumatera utara.
Diantaranya, pertama paket Pekerjaan,peningkatan jalan dan drainase
Terakhir laporan dugaan korupsi di kabupaten Batubara Dinas PUPR yang sudah dilaporkan ke Kepoldasu yaitu, dengan nama paket Pekerjaan Peningkatan jalan
Kemudian laporan dugaan korupsi ada beberapa berkas dilimpahkan ke pihak polres Batubara.berdasarkan hasil penyedikan polres Batubara mengatakan berhenti.karena adanya pengembalian uang negara ke kas daerah,tetapi tidak melampirkan bukti tersebut kepada BAIN HAM RI berdasarkan bukti -bukti dilapangan terdapat kegiatan tersebut pembangunan jembatan sei titi sudah hancur, pada saat pelaporan hingga sampai saat ini masih hancur.
“Kami akan serahkan dan geruduk Kejaksaan Agung dan KPK setiap minggu, dan laporan yang kami sebut satu persatu itu, akan kami sampaikan, hingga tuntutan kami ini dipenuhi untuk membongkar kasus dugaan korupsi di Sumatera Utara” pungkas Belson sinaga. S.H**.
