Cilacap, MA - Sebanyak 73 Desa di wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah masuk kategori miskin.
Dari jumlah tersebut, 37 diantaranya tergolong Desa miskin ekstrem dan tersebar di 15 Kecamatan.
Menyikapi hal tersebut, Pemkab Cilacap telah berupaya melalui sejumlah program kegiatan untuk mendukung pengentasan desa miskin ekstrem di wilayah Kabupaten Cilacap.
Program tersebut diantaranya jambanisasi, rumah tidak layak huni (RTLH), sambungan listrik, pendampingan stunting, penguatan UMKM, air bersih, indonesia pintar dan padat karya dengan melibatkan masyarakat miskin.
"Kalau bicara tentang penurunan kemiskinan ekstrem, ada beberapa indikator kemiskinan ekstrem yang bersifat mendasar seperti jamban, rumah layak huni dan air bersih," ujar Pj Bupati Cilacap, Yunita Dyah Suminar kepada wartawan, Kamis (2/2/2023).
Kemudian, lanjut dia, anak putus sekolah dan individu resiko stunting.
"Itu bukan balita stunting ya, beda ya dan yang dimaksud adalah ada ibunya, ada remajanya, ada juga balitanya. Dan pada saat penetapan APBD lalu, program kegiatannya memang untuk mendukung itu. Targetnya 2024 bisa selesai," katanya.
Adapun upaya percepatan pengentasan desa miskin ekstrem dilakukan Pemkab Cilacap melalui program satu Gerakan Cegah Stunting Masa Depan Cerah Kancing Merah.
"Kenapa ini sebuah gerakan, karena tidak hanya pemerintah saja, maka harus ada dukungan dari teman-teman Forkopimda, termasuk DPRD dalam menyusun anggaran. Semua harus bantu, termasuk CSR harus fokus juga ke penurunan angka kemiskinan," ungkap Yunita.
Ia menyebut, paling utama adalah Kepala Desa dan Camat yang mempunyai peran di dalam penurunan angka kemiskinan maupun permasalahan stunting, khususnya di wilayah masing-masing.
"Jadi mereka harus tau betul berapa resiko balita stunting di daerah itu, ibu hamil namun beresiko tinggi, kemudian mana yang nggak punya jamban sehingga nanti anggarannya bisa difokuskan kesitu," jelasnya.
Selanjutnya, ia menyampaikan ada hal lain yang harus mendapat perhatian berkaitan dengan masalah kemiskinan yaitu pengangguran, selain pendapatan.
Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada perusahaan atau institusi pemerintah di Kabupaten Cilacap untuk bisa membuka magang kerja bagi anak-anak yang sudah lulus sekolah.
"Mereka tapi nggak dibayar, hanya untuk mendapatkan skill tambahan kemudian diberikan sertifikat. Harapannya ketika nanti mereka akan melamar pekerjaan, itu akan diterima dan siap untuk bekerja," ucap Yunita.
Selain itu, pihaknya juga tengah membuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan pengangguran di Kabupaten Cilacap melalui intruksi Bupati.
Dimana, kata dia, perusahan-perusahan yang ada di Cilacap ini untuk bagaimana agar bisa menyerap tenaga kerja lokal atau putra daerah.
"Jangan mengambil dari luar daerah, tapi utamakan putra daerah supaya pendapatan mereka meningkat. Selain itu, tentu ini akan mengurangi angka pengangguran. Dan ketika nanti ada survey di BPS, maka mereka ini dianggap sudah mampu atau tidak miskin," pungkas Yunita. (Pour).
