Polemik antara pihak Perusahaan Terbatas London Sumatera tbk (PT.Lonsim.tbk) dengan masyarakat Desa Bina Karya /Sp5 terus berjalan dan tak kunjung usai terkait permasalahan plasma 240 Ha, dan wilayah yang sedang berstatus Quo.
Penyetopan Mobil Dinas (Modin) dengan plat Nomor BG 01 Qz itu dilatarbelakangi permasalahan yang tak kunjung usai dan belum ada titik penyelesaian.
Seperti yang disampaikan Pedlan warga Desa Bina Karya, kedatangan mereka yang juga di dampingi kepala Desa waktu itu, meminta kejelasan sekaligus meminta kepada Bupati agar segera menyelesaikan permasalahan plasma yang di sinyalir sudah berpuluh tahun di kuasai pihak Lonsum, yang belum dikembalikan kepada masyarakat Bina Karya /Sp5.
"Saya sebagai masyarakat Desa Bina Karya datang kesini meminta kepada pemangku kebijakan dalam hal ini Bapak Bupati Muratara, agar segera menyelesaikan permasalahan plasma 240 dan membebaskan lahan yang pada saat ini sedang berstatus Quo, yang kuasai pihak PT. Lonsum, untuk dikembalikan kepada wilayah Transmigrasi dalam hal ini wilayah Desa Bina karya/Sp5," ujarnya.
Kemudian ia juga mengatakan jika mereka tidak mau lagi termakan oleh janji janji para pihak perusahaan, sebab sudah beberapa kali rapat mediasi membahas hal tersebut, namun tidak satupun janji mereka di tepati.
"Kami tidak percaya lagi dengan janji janji perusahaan, sebab sudah beberapa kali kami datang untuk mediasi tapi Nihil hasil nya, kali ini kami meminta kepada Bupati Muratara, agar sesegera mungkin memanggil pihak perusahaan guna penyelesaian yang kongkrit," tuturnya.
Tambah ia, jika tidak juga ada titik penyelesaian maka masyarakat akan adakan demo lebih besar lagi dari yang kemarin l.
"Sekali lagi kami tegaskan, jika tidak ada penyelesaian terkait hal ini, kami seluruh masyarakat Desa Bina Karya akan mengadakan Orasi Lebih besar lagi dari yang kemarin, tidak hanya di depan PT. Lonsum akan tetapi kami akan adakan Orasi lagsung ke depan Gedung kantor Bupati Muratara, biar semuanya tahu ", tegasnya.
Hal tersebut juga disampaikan Sopian warga Desa Bina Karya /Sp5,Dirinya mendesak pak bupati untuk segera menyelesaikan permasalahan lahan yang suda di stastus quo untuk di kembalikan ke Desa Bina Karya, karna hasil temuan dari tim Kabupaten pada waktu itu dan di pimpin langsung oleh Asisten I yakni Susyanto Tunut, menyetatakan tanah berukuran kurang lebih 350 Ha jelas diluar HGU PT. Lonsum atau di luar izin lokasi perkebunan.
"Kami meminta kepada Bupati Muratara Agar menyelesaikan permasalahan yang sudah berlarut-larut ini, dan kami meminta agar ditinjau kembali lahan yang saat ini sedang dalam status QUO tersebut, sebab dari hasil tim surpai lapangan oleh Asisten 1 jelas jika tanah 350 Ha diluar HGU di luar izin lokasi perkebunan atau berstatus Hutan Kawasan yang diperuntukkan pengembangan wilayah Transmigrasi," jelasnya.
Kemudian juga mengatakan jika pernyataan dari saudara Edi dan Sahrul selaku Menejer PT. Lonsum tbk pada waktu itu tidak benar dan mereka cuma ingin mencari pembenaran saja di depan pemerintah Daerah.
"Itu hanya akal ikil mereka saja untuk mengelabui pemerintah, masyarakat dan dinas perpajakan, dimana dalam pernyataan nya mereka punya HGU izin lokasi dan taat pajak, agar perbuatan mereka tidak bisa terdeteksi oleh pemerintah, itu menurut saya , kemudian kami meminta kepada pihak perpajakan agar di kroscek ulang terkait pajak yang mereka bayar pertahun nya, " cecarnya.
Sementara itu menanggapi perihal tersebut Bupati Muratara Devi Suhartoni mengatakan, jika dirinya akan segera mungkin memanggil pihak perusahaan guna penyelesaian.
"Kami dari pihak pemerintah menyambut baik apa yang dikehendaki dari pada masyarakat, kami berdiri disini untuk masyarakat bukan untuk perusahaan, secepatnya kami akan panggil pihak perusahaan agar segera menyelesaikan permasalahan yang telah berlarut-larut ini, jangan sampai ada keributan antara investor dengan masyarakat yang terdampak," jelasnya singkat. (AkaZzz)
