Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Kasi Bina Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Karawang, Andri Irawan, Kabid Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, Asep Nandang, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hj. Sri Rahayu Agustina, Kasie Pemerintahan Desa Kecamatan Cikampek, H Hendi, Ketua PABPDSI Kabupaten Karawang H. Suhara Iskandar, S.Pd.I dan perwakilan dari PABPDSI Kabupaten Karawang
Ketua PABPDSI Kabupaten Karawang H.M Suhara Iskandar mengatakan, kegiatan tersebut untuk menjalin kemitraan dan membangun komunikasi dengan seluruh Anggota BPD Se-Kecamatan Cikampek dan lembaga lainnya.
“Saya berharap kepada 48 anggota BPD se-Kecamatan Cikampek yang hadir agar terus bersinergi menjaga kemitraan dengan baik, tanpa keluar dari regulasi dan peraturan yang berlaku, agar pembangunan di desa menjadi lebih baik dan merata.
Dirinya berharap, semua anggota BPD semakin optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.
"Anggota BPD diharapkan lebih memahami setiap ada perubahan regulasi, khususnya mengenai desa," kata H. Suhara Iskandar
Sementara itu Camat Cikampek diwakili H. Hendi membuka langsung kegiatan ini serta memberikan sambutan mengatakan, acara pembinaan dan peningkatan kapasitas anggota BPD sangat baik untuk meningkatkan pemahaman tugas dan fungsi BPD terkait penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.
"Melalui kegiatan itu, anggota BPD diingatkan kembali akan tugas-tugasnya, bagaimana bersama dengan kepala desa misalnya terkait penyerapan aspirasi masyarakat dan pengesahan RAPBDes," .
H. Hendi juga berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh semua anggota BPD di Kecamatan Cikampek sehingga terjalin sinergitas yang baik antara BPD dan pemerintah desa Paparnya
Pengisi pertama dalam kegiatan ini adalah Hj. Sri Sri Rahayu Agustina, SH. Dalam pemaparannya beliau mengatakan ada kesamaan yang hampir mirip antara BPD Desa Dengan Fungsi dan peran BPD dengan anggota legislatif di pemerintahan baik di Kabupaten hingga ke DPRD Pusat.
AnggotaA BPD memiliki fungsi dan peran yang sama, hanya saja pada posisi tertentu dan berdasarkan rujukan peraturannya saja yang berbeda, permasalahan dan kaitan dengan tata cara bermusyarahnya pun hampir sama, seperti Fungsi legislasi atau pembuatan Peraturan Desa, Fungsi Budgeting, dan fungsi Controling ujarnya.
Kaitan materi yang dimintakan panitia tentang "Korelasi Aspirasi Pemerintahan Desa Dengan DPRD Provinsi Jawa Barat", tentunya aspirasi yang disampaikan dari Pemerintahan Desa kaitan dengan Bantuan Provinsi yang setiap tahunnya telah digelontorkan kepeda Desa yang nilainya sejak Tahun 2021 -2022 baru sebesar 139 juta dengan ketentuan penggunaannya diatur oleh Peraturan Gubernur'
Tahun ini 130 juta diantaranya untuk BPD sebesar 7 juta, insyaalloh saya akan memperjuangkan agar tahun depan ketika APBD Provinsi meningkat, akan kami usulkan minimalnya bisa 200 juta, dan semoga alokasi untuk BPD dapat ditingkatkan menjadi 20 juta, yang didalamnya digunakan kembali untuk terus meningkatkan kinerja serta kapasitas BPD dalam melaksanakan fungsi dan peran BPD sebagimana mestinya"
Sementara itu Andri Irawan selaku Kasi Pemdes DPMD Kabupaten Karawang, memberikan pembekalan berkaitan dengan tupoksi BPD sesuai regulasi yang telah ditetapkan Pemerintah melalui Undang-undang serta peraturan turunannya., "BPD memiliki peran yang strategis dalam setiap siklus perencanaan pembagunan Desa, bersama sama menyusun anggarannya serta mengawasi penggunaaan anggarannya agar dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan melalui Musyawarah desa"jelasnya (En)
