Banyuasin,MA-Terkait kegiatan bimtek Sekdes beserta operator desa sekabupaten Banyuasin yang akan di gelar pada tgl 13 November 2022 mendatang di Hotel Wyndham, Tuai kecaman dari berbagai pihak, diantaranya adalah Lembaga DPD Aliansi Indonesia serta Aktivis penggiat anti korupsi Sumsel
Kegiatan Bimtek tersebut dianggap hanya untuk menghambur-hamburkan uang Desa saja, untuk itu organisasi ini meminta Bupati Banyuasin Askolani Jasi untuk melakukan pengkajian kembali terkait Bimtek yang kembali di laksanakan pada tgl 13 november tersebut, karena yang dicerminkan oleh Sekdes serta operator bukan sebuah prestasi melainkan untuk menguras milyaran uang rakyat.
Terlebih lagi, seperti yang diketahui bahwa seluruh kades serta Bpd desa sudah dua kali mengikuti Bimtek dalam setahun, dan dalam beberapa waktu yang dekat juga akan kembali digelar kegiatan Bimtek
Pelaksanaan Bimtek kali ini yang diakomodir oleh Lembaga Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara ( LPPAN), yang di ketuai Raka Andre Afriah, SH, kembali setelah sebelumnya LPPAN menggelar Bimtek Kades di Bandung, kemudian Bimtek Bpd serta Bimtek Sekertaris desa yang diselenggarakan di salah satu Hotel mewah di Sumatera selatan.
Ketua DPD Sumsel Aliansi indonesia. Samsudin Djoesman. Jumat (11/11/2022) Mengatakan saya mengharapkan adanya tindakan tegas dari Bupati Banyuasin jangan didiamkan terus menerus, harus di panggil pihak Pelaksana kegiatan dalam hal ini Lembaga LPPAN serta Panggil Pengurus APDESI Kabupaten Banyuasin. Cegah Bimtek selanjutnya jangan se’enak nya gunakan Anggaran Dana Desa, alih alih ingin mendapatkan pengetahuan Serta Pelatihan sehingga se’enaknya ikut Bimtek diadakan terus menerus. Seharusnya Pemerintah Banyuasin fokus dulu terhadap Honor perangkat desa yang sampai saat ini belum menerima tunjangan gaji. Diakuinya terkait Honor perangkat desa serta alokasi Bimtek yang berasal dari Dd serta Add. Sumber dananya memang berbeda. Tetapi kami selaku sosial kontrol masyarakat, serta mitra pemerintah membangun daerah akan selalu mengkritisi serta mengingatkan kebijakan- kebijakan yang di ambil oleh pemerintah terkait tanggung jawabnya selaku pimpinan," tegasnya
Seperti di ketahui Bimtek Sekdes serta Operator se kabupaten Banyuasin yang akan di laksanakan di wyndham menggunakan Dana Desa dan dilaksanakan kembali oleh LPPAN. Pemerintah desa wajib mengirimkan 2 orang peserta dengan nominal biaya yang di bebankan per peserta sejumlah Rp.5.500.000 Total Rp 11.000.000 per desa belum lagi transport serta uang saku peserta.
Sehingga muncul dugaan kegiatan Bimtek yang di laksanakan terus menerus oleh DPMD Kabupaten Banyuasin sarat kepentingan dan jadi ajang bisnis meraup keuntungan." tutupnya.
Melalui sambungan whats'up, saat di minta tanggapan terkait Bimtek Sekdes yang akan di gelar pada tgl 13 di Hotel Wyndham Kepala Dinas PMD Banyuasin Rayan Nurdinsah, S.STP.,M.SI, diam dan tidak memberikan keterangan apapun kepada awak media
Wahono, ST. Jumat (11/11) mengatakan, nggak apa-apa saya kasih informasi juga tanggal 16 kades sebanyuasin juga bimtek. Monggo kalau mau beritakan dan perlu di ketahui bimtek ini tidak serta Merta udah disepakati APBDes tahun 2021 setiap desa oleh kades dan BPD, terkait sumber dananya dari dana desa(DD) tidak ada sangkut paut dengan ADD yang buat gajia honor perangkat desa."ujarnya
Menurutnya desa mana yang belum cair karena saya cek udah tahap 2 anggaran bimtek ini udah tahap ketiga ditakutkan dananya salah peruntukan." terangnya. ( Tri sutrisno).
