 |
| Dirjen PPMD, Taufik Madjid saat membuka acara Workshop Penyusunan Roadmap TPP 2020-2025 di Jakarta, Rabu (13 /02 /2019) |
 |
| Dirjen PPMD, Taufik Madjid saat tiba di arena kegiatan dan membuka workshop pada Rabu, (13/2/2019) di Jakarta. |
Dirjen Taufik berharap agar hasil kajian roadmap TPP yang dilakukan oleh seluruh provinsi di Indonesia dapat diintegrasikan menjadi satu dokumen penting sehingga dapat memotret kegiatan pendampingan desa secara efektif dan efisien.
"Kita yakin kajian roadmap yang dilakukan provinsi bekerjasama dengan perguruan tinggi di daerah masing-masing dapat menghasilkan kebijakan program pendampingan yang efektif dan efisien secara nasional", katanya.
Dirjen mengingatkan seluruh Pendamping Desa di Indonesia, saat ini Kemendesa dan pendamping desa tengah berada dalam “program besar”, yakni pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Program ini dibiayai negara dengan dana yang sangat besar. Oleh sebab itu, ouput yang dihasilkan pun harus sepadan, bahkan harus lebih besar pula.
“Kita semua berharap seluruh Tenaga Pendamping Profesional untuk berperan lebih aktif dan manfaat lebih besar bagi Desa. Beri kontribusi terbaikmu,” ujar Taufik disambut tepuk tangan semangat.
Sebagai kementerian yang menjalankan fungsi pembangunan desa dengan pembiayaan dari Dana Desa, Taufik berharap agar pemanfaatan dana desa harus benar-benar sesuai semangat UU Desa, yakni Desa yang maju, mandiri, sejahtera, dan demokratis.
Menyinggung bukti keberhasilan Pemerintah mengelola Desa, Dirjen mengatakan beberapa Negara tengah belajar dengan Indonesia.
“Tadi pagi (13 Februari 2019,red) Pak Menteri Desa bertolak ke Roma, Italia. Pak Menteri akan memberi paparan di hadapan 123 negara, terkait capaian dan keberhasilan desa di Indonesia. Tentunya, itu tak lepas dari dana desa dan program pendampingan,” tegas Taufik.
Secara nasional, angka kemiskinan di desa sudah turun sekitar 1,2 juta. Jumlah desa yang berstatus mandiri, maju, dan berkembang, juga bertambah setiap tahunnya. Dan pendapatan perkapita masyarakat desa naik dua kali lipat dibanding sebelumnya. Ekonomi masyarakat desa sudah semakin kuat. Pencapaian tersebut, kata Taufik, karena manfaat adanya dana desa dan program pendampingan.
“Jumlah tenaga pendamping desa, yakni 39 ribu secara nasional. Ini yang saya harap terus dijaga kualitas kinerja dan semangatnya,” tegas Dirjen.
Sementara itu, Direktur PMD, M. Fachri,. S.STP,. M.Si menyampaikan, dari 33 provinsi (minus DKI Jakarta) yang mengelola dana desa, saat ini sudah 22 provinsi yang telah menyelesaikan kajian roadmap TPP-nya. Masih terdapat 11 provinsi lagi yang tengah menyelesaikan kajian roadmap.
"Insya Allah, bulan Mei 2019 nanti sudah selesai semuanya", kata Fachri.
Fachri menambahkan, tujuan kajian Roadmap adalah: Pertama; terlaksananya studi kerjasama dengan perguruan tinggi tentang roadmap tenaga pendamping. Kedua; terjadinya umpan balik dari peserta terhadap hasil studi roadmap tenaga pendamping. Ketiga; tersosialisasinya pengelolaan dana DOK P3MD dan PID tahun 2019. Keempat; terkonsolidasinya hasil final pendapataan nasional (SPI), dan Kelima; terkonsolidasinya hasil verifikasi dokumen pembelajaran inovatif.
“Saat ini, sudah tersedia puluhan ribu dokumen pembelajaran hasil dari kerja-kerja inovatif yang siap direplikasi oleh desa-desa dalam rangka memajukan dan memandirikan desa,” tandas Fachri.
Worskhop tersebut juga dihadiri oleh kalangan Perguruan Tinggi, Satker Dekon, Tenaga Ahli dan Konsoltan Nasional P3MD dan PID Kemendes PDTT. (Ar/Icham)
