Bogor, MA - Kasus dugaan penjualan lahan negara sekaligus penyerobotan tanah milik warga di Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, terus bergulir.
Perkara yang diduga menyeret Bupati Bogor Ade Yasin alias Ade Munawaroh itu, bermula dari langkah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang menyita lahan PT Bank PSP di Desa Singasari yang sedang dijaminkan ke negara lantaran terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), pada awal April 2018.
Salah satu pemilik tanah, menjelaskan peristiwa bermula kala dirinya dan warga hendak menjual tanah adat yang sudah dikelola turun temurun dan diwariskan kepada mereka, sekira tahun 2013-2014.
“Ketika hendak mengurus surat-surat tanah untuk diperjual-belikan, ternyata tidak bisa. Kami kaget karena tidak bisa menjual tanah karena sudah atas nama orang lain. Di antaranya sudah atas nama RY (Rahmat Yasin), AM/AY (Ade Munawaroh/Ade Yasin) serta kroni-kroninya. Bahkan diklaim atas nama Siti Hutami Endang Adiningsing atau Mamiek Soeharto,” ujarnya,
Sementara itu, Organisasi Sayap Syarikat Islam, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Bogor menggelar konferensi pers pada 23 Februari 2019 untuk menyikapi kasus tersebut, Rizqi Fathul Hakim selaku Ketua Umum beserta jajarannya meminta kepada KPK, Kejaksaan dan Polri melakukan penegakan hukum yang serius dalam menangani kasus ini. Hukum itu harus tajam kemana-mana. Ada azas Equality Before the Law, dimana semua orang sama di hadapan hukum.
“Aparat penegak hukum harus segera memeriksa Ade Yasin atau Ade Munawaroh serta pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Jika kasus ini dibiarkan terus-menerus berlarut-larut, kami Keluarga Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia tidak takut dan tidak segan-segan untuk turun aksi kejalan demi menuntut keadilan". (Fh)
