Batubara,MA– Ketua DPC BAPAN (Badan Advokasi Penyelamatan Aset Negara) Belson Sinaga. S.H, kembali angkat bicara. Setelah beberapa hari lalu, juga menyoal kinerja Kepolisian Resort Batubara , kini mempertanyakan kinerja para penegak hukum dalam institusi kepolisian yaitu Polres Batubara Provinsi Sumatera utara.
Menurut Belson Sinaga. S.H, seorang Penyidik sebagai aparatur negara yang bekerja di Kelembagaan dan bertanggungjawab atas nama negara, sudah pasti memiliki kewenangan dan kewajiban yang melekat, sebaliknya sebagai masyarakat yang taat akan asas hukum serta peraturan dan perundang undangan, tentu berhak mempertanyakan kinerja penyidik Polres Batubara terkait laporan resmi Dewan Pimpinan Cabang BAPAN pada 11 April 2020 yang diantar langsung, dengan materi laporan
Laporan BAPAN ‘Jalan Ditempat’ Belson sinaga.S.H: KPK Terkesan Melunak Tidak Seagresif Dulu
“Hingga saat ini Laporan(Dumas) BAPAN , kami anggap ‘mengambang’ alias tidak jelas apa dan bagaimana tindak lanjut proses laporan kami, sebagai masyarakat dan lembaga organisasi, kami sangat berharap ada kepastian hukum agar tidak sumir, dan bahkan dapat berdampak pada turunnya kepercayaan publik (public trust), mengingat saat ini pencapaian kinerja secara keseluruhan Institut Kepolisian, khususnya ditingkat Polres Batubara. sangat meningkat tajam, Baik output maupun outcome,” Tegas Belson Sinaga. S.H
Lanjutnya kita sangat mengapresiasi atas kinerja Polres Batubara, baik terkait pengungkapan kasus-kasus korupsi yang sudah lama dan baru terlihat ‘taring’ Penyidik Polres Batubara tajam dan nyata.
“Seperti pengungkapan kasus dugaan tipikor ‘Laini’, termasuk bukan kasus sembarangan, maka kami sangat mengapresiasi dan mendukung penegakan hukum dan penindakan serta penuntutan terhadap siapun yang diduga sebagai pelaku koruptif. Namun selain hal tersebut, jangan juga diabaikan setiap laporan masyarakat, baik secara individu maupun organisasi, sebab hal tersebut dapat menggerus kepercayaan publik, sebaiknya harus ada keterbukaan atau tranparansi dalam progres penanganan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) yang telah kita laporkan tersebut, walaupun kita mengakui persoalan atau masalah korupsi, bukan hanya laporan BAPAN saja. Kita memahami dan melihat bahwa meningkatnya antusias masyarakat dalam hal melaporkan dugaan Tindak Pidana Korupsi menandakan masih adanya kepercayaan publik, terhadap institusi Polri secara keseluruhan, maka dengan hal tersebut besar harapan kami, agar jangan sampai kinerja yang sudah baik terciderai kembali oleh ulah oknum baik dari internal maupun eksternal atau mungkin oknum masyarakat, semoga hal tersebut tidak terjadi dan tetap pada prinsip Polri dalam satu visi yang sama dalam satu Komando Polri, juga prinsip prinsip asas hukum, serta tidak melupakan asas-asas praduga tidak bersalah, ” ujarnya.
Menurut Belson sinaga. S.H, persoalan korupsi sebenarnya akibat dari berbagai masalah Multidimensi, mulai dari masalah moral, sikap dan mental, masalah pola hidup, budaya, dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial-ekonomi, serta masalah struktur sistem ekonomi, masalah sistem budaya politik dan lemahnya birokrasi atau prosedur administrasi di bidang keuangan dan pelayanan publik. Jadi kondisi yang bersifat kriminogen Yang menimbulkan ‘Prilaku Koruptif’, upaya pemerintah dalam melakukan penanggulangan tindak pidana korupsi, baik melalui penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun melalui reformasi birokrasi di berabagai sektor publik dan adminitratif yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih menemui kendala, ibarat ‘jurangnya masih terjal’ artinya masih ‘menggeliat’ bahkan menggurita. Pungkas Belson sinaga. S.H.
