terkini

Sidang Paripurna DPRD Muaro Jambi Dalam Rangka Rancangan Peraturan Daerah Pertanggung Jawaban Pelaksanan APBD TA 2019

7/18/20, 08:13 WIB Last Updated 2020-07-18T01:13:34Z
Muaro Jambi, MA - Rapat paripurna Kamis (16/7) di pimpin langsung oleh ketua DPRD kabupaten muaro jambi Yuli Setya Bakti dan didampingi oleh wakil ketua ll Ahmad Haikal juga sekwan Ahmad Ridwan SH, MH, serta wakil bupati Bambang Bayu Suseno.



Penyampaian sidang paripurna serta usulan dari seluruh fraksi fraksi dewan kabupaten muaro jambi, untuk meningkatkan seperti gaji guru honorer dari tingkat dinas kesehatan hingga pendidikan serta kualitas jalan wilayah kabupaten muaro jambi perlu di perhatikan.

Fraksi golongan karya memberi masukan serta kritikan kepada pemerintah kabupaten muaro jambi, bahwasanya ada sakolah SMPN 22 Kecamatan kumpeh ilir setiap musim banjir selalu di genangi air.


Fraksi golongan karya melihat ketika dilapangan tentunya sekolah tersebut bukan di rehap akan tetapi harus dipindahkan, dan juga dinas instansi terkait kedepanya untuk lebih baik lagi demi menyangkut Masyarakat wilayah kabupaten muaro jambi.


Hadir dalam rapat paripurna dalam rangka rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, para asisten lingkup perkantoran bupati muaro jambi, kepala badan, kepala dinas instansi, opd, skpd, kejari sengeti, kantor kementerian agama sengeti, forkompimda, polres yang mewakili serta para tamu undangan.



Dalam sambutan Bupati yang di wakili oleh Bambang Bayu Suseno (BBS) ia sangat terimah kasih dan apresiasi seluruh dari fraksi fraksi dewan DPRD kabupaten muaro jambi,atas dukungannya terhadap penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban, atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten muaro jambi tahun anggaran 2019. 


Pemkab menyetujui bahwa laporan fraksi fraksi DPRD terdapat dinamika suatu hal dalam pertanyaan terkait dengan valsapa APBD pada anggaran tahun 2019. Terutama dari SKPD yang berkaitan di provinsi jambi. Untuk melakukan pembangunan atas pengembalian temuan pemeriksaan atau di audit oleh pihak BPK atas pelaksana APBD kabupaten muaro jambi tahun anggaran 2019.


Pemkab muaro jambi memberi apresiasi kepada ketua dewan DPRD muaro jambi, persetujuan tentang pertanggung jawaban bersama APBD kabupaten muaro jambi tahun anggaran 2019 yang sudah di sampaikan berkali kali oleh fraksi fraksi DPRD kabupaten muaro jambi, sebelum diterapkan jadi peraturan daerah akan di lakukan evaluasikan terlebih dahulu oleh pemerintah provinsi jambi.


Selanjutnya dalam penyampaian oleh wakil bupati Bambang Bayu Suseno, telah mengucapkan terima kasih atas kerja samanya seluruh pemimpin dewan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat semoga berjalan dengan lancar kedepannya nanti.


"Pendapatan asli daerah dihubungkan dengan masih terlalu kecilnya target pendapatan asli daerah, mengenai hal tersebut pemkab sepakat dengan sarana atau dukungan dari fraksi fraksi agar di bahas lebih lanjut, dalam forum hearing termasuk juga masalah realisasi belanja dan tranper." pungkas wabup (Bojes)
Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Sidang Paripurna DPRD Muaro Jambi Dalam Rangka Rancangan Peraturan Daerah Pertanggung Jawaban Pelaksanan APBD TA 2019

Terkini

Topik Populer