MUBA, MA- Percepatan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan warga pedesaan di Kabupaten Muba terus dikebut Pj Bupati Muba Drs H Apriyadi. Hal ini juga menyasar dari semua sektor terutama dari kawasan pelosok desa yang menjadi konsen utama Pemkab Muba.
"Di Kementerian Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan, saya terus mendorong agar alokasi dana desa di Muba ini ditingkatkan karena percepatan pembangunan infrastruktur dan tingkat kesejahteraan di pedesaan di Muba menunjukan tren positif," ujar Anggota Komisi XI DPR RI, Ir Achmad Hafisz Tohir saat Pembukaan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Musi Banyuasin di Opproom
Pemkab Muba, Selasa (4/10/2022).
Adik kandung Hatta Radjasa ini mengapresiasi Kabupaten Muba dibawah komando Pj Bupati Muba Drs Apriyadi MSi telah berhasil menurunkan angka kemiskinan.
"Di saat beberapa daerah lain justru tingkat kemiskinannya meningkat, justru di Muba menurun. Ini sangat luar biasa," ungkapnya.
Sementara itu, Pj Bupati Muba Drs Apriyadi MSi menyebutkan Pemkab Muba tidak hanya mengandalkan dana desa dari APBD namun Pemkab Muba juga telah mengalokasikan dana desa melalui dana APBD Kabupaten Muba.
"Bahkan jumlah dana desa dari APBD Muba lebih besar dari alokasi dana desa APBN, ini bentuk keseriusan Pemkab Muba untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan di desa-desa Kabupaten Muba," tuturnya.
Mantan Kepala Bappeda Muba ini mengungkapkan sebanyak 40 persen alokasi dana desa dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Yang mana juga selain itu dialokasikan untum program ketahanan pangan dan hewani serta penanganan COVID-19," urainya.
Selain itu, dalam kaitan transparansi Apriyadi mengaku dana desa di Muba sudah menetapkan sistem keuangan desa (siskeudes) yang transparan dan akuntabel.
"Kita ingin agar pengelolaan dana desa benar-benar transparan dan akuntabel," ucapnya.
Lanjutnya, dalam kesempatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa kiranya dapat diikuti dengan baik oleh Perangkat desa di Muba. "Tujuannya agar pengelolaan dana desa on the track dan tidak menemukan kendala dalam implementasi," tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut juga turut dihadiri sebagai narasumber Kakanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan, Lydia Kurniawati Christyana MM, Kepala Perwakilan BPKP Sumsel, Buyung Wiromo Samudro, dan Wakil Ketua DPRD Muba Endi Susanto. (Red/Ril)
