 |
| ESP saat mengadakan Konferensi Pers Beberapa Waktu Lalu. |
Palembang, MA - Usai namanya dicatut dalam dugaan kasus penipuan dan penggelapan dengan iming-iming proyek, ESP mantan Walikota Palembang 2 Periode ini mengecam media yang melakukan pemberitaan tanpa konfirmasi.
Ir. Eddy Santana Putra (ESP), yang saat ini duduk sebagai Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi Partai Gerindra ini, sangat menyesalkan pemberitaan dari beberapa media cetak maupun online yang memframing seakan-akan dirinya terlibat dalam dugaan penipuan yang diming-iming proyek.
Sebelumnya diberitakan oleh beberapa media cetak dan online, bahwa ESP diduga menjanjikan proyek pembangunan jaringan PDAM di Kota Prabumilih, dimana dalam pemberitaan tersebut memframing seakan-akan dirinya menjadi otak dari dugaan penipuan dan penggelapan tersebut.
Atas pemberitaan-pemberitaan tersebut, ESP telah melakukan konferensi pers (10/02) yang menyatakan dengan tegas dirinya tidak tahu menahu terkait aliran dana, dan janji proyek yang dilaporkan.
Dalam kesempatan tersebut ESP menjelaskan kronologi sebenarnya, yang terjadi pada sampai buntut terjadinya pelaporan oleh dua pengusaha Brilliant Widjaya alias Ko Ahong dan Fudyansun Kamin alias Ko Asun,
“Kedua pengusaha tersebut dibawa oleh Agil, Aziz Muslim dan Nugroho untuk menemui saya, kedatangan mereka untuk meminta saya membantu mereka mengurusi proyek di Prabumulih, saat itu saya mengatakan tidak bisa sebagai Pejabat Negara tidak boleh terlibat apalagi mengurusi proyek,” jelasnya.
ESP juga menambahkan tidak terlalu jauh ikut campur pada urusan mereka, “saya hanya duduk sebentar dengan mereka, selanjutnya saya masuk memberi makan peliharaan saya, dan saya sendiri tidak mengetahui adanya aliran dana mencapai 1 miliar,” tambahanya.
Dalam laporan kedua pengusaha tersebut telah terjadi kesepakatan damai antara telapor dan pelapor, dimana ESP sendiri bukan bagian atau pihak terlapor.
ESP menjelaskan, atas framing-framing beberapa media online dan cetak yang menyebutkan ESP secara langsung dilaporkan tidak benar, “seharusnya dilakukan konfirmasi dan telaah sebelum dilakukan pemberitaan, jangan sampai terjadi kekeliruan, DPR itu lembaga tinggi negara, dan saya juga punya anak istri yang terpukul atas pemberitaan tersebut,” ungkapnya.
Tidak hanya menyesalkan pemberitaan tersebut, ESP juga akan membawa hasil pemberitaan tersebut ke Dewan Pers, “akan ada laporan ke Dewan Pers, sebagai lembaga pengawasan atas pelanggaran etik, yang saat ini masih kami susun dan telaah laporannya,” tambahnya.
ESP menjelaskan kurangnya konfirmasi dan tidak diberikannya ruang hak jawab hingga diadakannya konferensi pers, menjadi tanda tanya kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik.(Young Al)
